Kompas.com - 06/04/2015, 10:07 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam acara Indonesia Business Forum untuk promosi bidang investasi dan perdagangan di Indonesia, di Tokyo, Selasa (24/3/2015). Jokowi dijadwalkan berada di Jepang selama 4 hari. AFP PHOTO / YOSHIKAZU TSUNOPresiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam acara Indonesia Business Forum untuk promosi bidang investasi dan perdagangan di Indonesia, di Tokyo, Selasa (24/3/2015). Jokowi dijadwalkan berada di Jepang selama 4 hari.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ia tidak sepenuhnya mengetahui tentang peraturan presiden tentang kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat. Hal ini menyisakan tanda tanya sebab bagaimana bisa seorang presiden "melewatkan" suatu perpres yang ditandatanganinya tanpa mengeceknya lebih dulu. Hal itu menunjukkan ada problem dalam koordinasi dan mekanisme penentuan anggaran di lingkungan istana.

"Itu menandakan koordinasi Jokowi dengan stafnya di kabinet lemah, ini malah buka 'borok' istana," ujar Manajer Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi saat dihubungi, Senin (6/4/2015) pagi.

Menurut Apung, pernyataan Jokowi itu juga menandakan kekurangtelitian Jokowi. Dalam masalah uang negara yang begitu besar, kata dia, presiden seharusnya mencermati hal setiap detail. "Masalah uang rakyat kok tidak diperhatikan," ucap dia.

Apung juga menilai janggal masuknya dokumen kenaikan anggaran uang muka pejabat ini. Menurut dia, mekanisme anggaran seharusnya dilihat berdasarkan kebutuhan, lalu diproses bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

"Tidak via surat saja antara DPR-pemerintah dan tiba-tiba Menkeu menyetujui. Ini kan menerobros proses namanya. Proses menerobos ini benar kayak siluman, tanpa pembahasan tiba-tiba muncul hanya karena surat," kata Apung.

Dengan masalah yang ditimbulkan dari uang muka mobil pejabat ini, Apung berpendapat bahwa satu-satunya cara yang bisa dilakukan Presiden Jokowi adalah dengan membatalkan peraturan presiden tersebut.

Mengecek ke kementerian

Setelah muncul polemik, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal kenaikan uang muka mobil pejabat. Dia mengaku tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara. Menurut dia, Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan.

"Tidak semua hal itu saya. Apa itu, saya ketahui seratus persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian menyaring (screening) apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).

Jokowi menceritakan, setiap hari dia harus menandatangani begitu banyak dokumen. Oleh sebab itu, Jokowi tidak selalu memeriksa semua dokumen itu. "Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalau presiden masih ngecekin satu-satu," ujar dia.

Jokowi membantah dirinya kecolongan dalam kebijakan tersebut. Dia hanya menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang melibatkan uang negara yang besar seharusnya dibahas dalam rapat terbatas atau rapat kabinet. "Tidak lantas disorong-sorong seperti ini," ucap dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa Kementerian Keuangan melakukan kajian teknis atas kenaikan anggaran itu. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sempat menyatakan tidak tahu-menahu tentang hal tersebut. Namun, ia akhirnya mengakui bahwa Kemenku telah melakukan kajian tersebut. Ia menyebutkan, kenaikan anggaran itu diusulkan oleh DPR sebesar Rp 250 juta, tetapi akhirnya disepakati menjadi Rp 210 juta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.