Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Dinilai Jaga Marwah dan Ideologi PDI-P

Kompas.com - 23/03/2015, 03:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi menilai, tidak banyak partai politik yang mampu menjaga dinamika internalnya dalam kerangka menjaga marwah dan ideologi politik, seperti PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

"Marwah dan ideologi PDI Perjuangan, setidaknya di internal tertib terjaga," kata Muradi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Menurut dia, wacana sejumlah pihak, termasuk salah satunya berupaya menjauhkan trah Soekarno dari PDI Perjuangan, merupakan bagian dari skema melemahkan marwah dan ideologi partai moncong putih tersebut.

Bahkan, katanya, survei persepsi dari sebuah lembaga survei menegaskan hasilnya bahwa PDI Perjuangan akan baik-baik saja apabila tidak dipimpin oleh figur dari trah Soekarno.

Padahal, kata dia, secara organisasi, partai dengan marwah dan ideologi politik yang kuat akan mampu menstimulasi keberhasilan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam skema sistem demokrasi.

Dengan kata lain, kata dia, harus dilihat bahwa dinamika politik internal PDI Perjuangan adalah bagian dari menjaga marwah dan ideologi partai.

"Harus dihormati pilihan kader moncong putih tersebut untuk memilih kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI Perjuangan pada kongres mendatang, karena itu bagian dari praktik demokrasi internal," ujarnya.

Memilih kembali Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan pada kongres April 2015 nanti, kata dia, harus dipahami sebagai bagian dari menjaga marwah dan ideologi partai, karena sampai saat ini langkah tersebut dinilai berhasil karena PDI Perjuangan merupakan salah satu partai dengan regenerasi politik yang sangat baik.

"Figur Pak Jokowi, Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, dan lainnya adalah buah dari proses tersebut," ujarnya.

Di tangan Megawati pula, lanjut dia, PDI Perjuangan mampu menjaga partai dari sejumlah turbulensi politik sejak era Orde Baru hingga saat ini. Ada pergeseran peran yang diambil oleh Megawati selama menjadi ketua umum.

Pergeseran peran tersebut dalam 10 tahun terakhir membuka ruang bagi kader-kader muda potensial menduduki jabatan strategis politik, baik di internal maupun eksternal.

"Langkah ini diambil oleh Megawati karena berbasis pada marwah dan ideologi partai, sehingga warna, karakter dan kultur partai tidak rusak dan hilang. Dengan kata lain, regenerasi politik dan pembaruan kontrak politik di internal harus dapat menjaga marwah dan ideologi partai. Tanpa kedua hal tersebut, partai politik akan terjebak pragmatisme dan berpotensi menghancurkan peran partai politik itu sendiri di mata publik," ucap Muradi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com