Muladi Akui Keputusan Menkumham Terkait Konflik Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi menerima keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Dia meminta semua kader Golkar untuk menerima keputusan Menkumham yang diambil berdasarkan keputusan mahkamah partai itu.

"Kalau sudah ada putusan Menteri Hukum dan HAM, ya itu yang berlaku," kata Muladi saat ditemui di kediamannya, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/3/2015).

Muladi mengakui, putusan tersebut tidak selaras dengan putusan yang dibacakannya bersama Hakim Has Natabaya, yang memberikan rekomendasi terkait proses kasasi yang ditempuh Aburizal. Namun, menurut dia, keputusan tersebut setidaknya telah mengakomodasi putusan dua hakim lainnya, Djasri Marin dan Andi Mattalatta, yang menerima kepengurusan Golkar pimpinan Agung.

"Menteri pasti berani bertanggung jawab. Kita hormati putusan itu," ujarnya. (Baca: Keputusan Menkumham soal Golkar Dinilai Picu Konflik di Daerah)

Namun, menurut Muladi, putusan Menkumham tersebut adalah subyek hukum untuk digugat. Langkah Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yang sudah menggugat ke pengadilan negeri dan akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut dia, juga harus dihormati.

Putusan Menkumham bisa sepenuhnya dikatakan sah apabila langkah hukum yang dilakukan Aburizal telah selesai.

"Di pengadilan negeri, hasilnya kita tunggu. Kalau tidak puas, ya ke PTUN. Untuk mengatakan sah atau tidak, terlalu dini kalau sekarang," ucap Muladi.