Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rano Karno: Banten Siap Gelar Empat Pilkada Serentak

Kompas.com - 16/03/2015, 23:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis

SERANG, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno menegaskan, Banten siap menyelenggarakan pilkada serentak yang dijadwalkan akan dimulai pada akhir tahun 2015 ini. Ia mengatakan, ada empat kabupaten/kota di Banten yang akan melangsungkan pilkada serentak.

"Empat kabupaten kota itu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan," kata Rano saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional PPP di Hotel Le Dian, Serang, Banten, Senin (16/3/2015).

Secara umum, Rano mengatakan, KPUD Banten siap menyelenggarakan empat pilkada itu. Namun, dari sisi anggaran, baru dua wilayah yang pagu anggaran pelaksanaannya telah dianggarkan di dalam APBD 2015, yakni Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

"Untuk Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan belum. Mungkin akan dianggarkan di dalam perubahan APBD nanti," kata dia.

Ia menambahkan, salah satu pertimbangan belum dianggarkannya pelaksanaan pilkada di dua wilayah itu lantaran pembahasan UU Pilkada di DPR belum rampung. Provinsi Banten, kata dia, masih menunggu hasil pembahasan tersebut.

"Misalnya mengenai satu putaran atau dua putaran. Itu kita masih tunggu. Kalau sudah ada kepastian baru kita anggarkan di perubahan," katanya.

Pilkada Jadi Ajang Demokrasi 

Dalam pelaksanaan Rakornas ini, Rano mengingatkan agar PPP tidak hanya sekedar menyusun langkah strategis untuk menghadapi pilkada serentak. Menurut dia, yang terpenting bagi PPP yaitu bagaimana menjaring dan menyiapkan calon kepala daerah yang memiliki integritas, kapabilitas dan loyalitas tinggi kepada masyarakat.

"Pilkada ini jadi ajang pesta demokrasi. Partai memiliki peran penting untuk menyiapkan calon pemimpin yang mampu bekerja untuk rakyat," katanya.

Mantan pemain sinetron Si Doel Anak Sekolahan itu menambahkan, pada pilkada serentak mendatang semua parpol memiliki hak untuk mengajukan calon sesuai dengan aturan yang diatur di dalam UU Pilkada. Untuk itu, ia mengatakan, agar parpol dapat mengajukan calon yang dapat memenuhi harapan masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com