Wantimpres Duga Kepala Staf Kepresidenan Kurangi Kewenangan Wapres

Kompas.com - 11/03/2015, 16:51 WIB
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi Icha RastikaAnggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi menduga adanya potensi pengurangan kewenangan wakil presiden setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015. Perpres tersebut mengatur penambahan kewenangan bagi Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan untuk mengendalikan program prioritas nasional.

"Ya, kan ada pengurangan, dan pengurangan itu apa esensinya kan kita harus perbaiki," kata Hasyim di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015). (Baca: Di Bawah Luhut Panjaitan, Wewenang Kantor Staf Presiden Jadi Lebih Luas)

Hasyim menemui Kalla untuk menghimpun informasi terkait perpres tersebut serta sejumlah isu lainnya. Nantinya, ia akan menemui Presiden untuk menyampaikan solusi-solusi terkait.

"Iya, waktu ke Presiden ini sambil menyerahkan solusi-solusi," kata dia. 


Sebagai anggota Wantimpres, Hasyim berhak menyampaikan pertimbangannya kepada Presiden baik saat diminta ataupun tidak diminta. (Baca: JK Kritik Penambahan Wewenang Kepala Staf Presiden)

Bicarakan kriminalisasi KPK

Selain masalah Perpres 26 Tahun 2015, Hasyim berbicara dengan Kalla terkait masalah lainnya, seperti upaya kriminalisasi terhadap KPK serta pertikaian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Menurut Hasyim, masalah-masalah tersebut bisa menciptakan titik kerawanan dalam pemerintahan jika tidak segera ditangani secara sinergis. Terkait kriminalisasi KPK, ia menilai isu ini penting diwaspadai bersama.

"Saya kira kriminalisasi itu tidak boleh ke siapa pun, bukan cuma kepada KPK, itu yang penting, ini ada titik-titik rawan di negara kita ini yang harus diwaspadai bersama," ucap dia.

Nantinya, Hasyim akan bertemu dengan pihak lainnya terkait indikasi pelemahan KPK, seperti Ketua (nonaktif) KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Sejauh ini, Hasyim mengaku sudah bertemu dengan Wakil Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti yang ditunjuk sebagai calon kepala Kepolisian RI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X