Pimpinan MPR RI dengan Forum Konstitusi Bahas Lembaga Pengkajian

Kompas.com - 04/03/2015, 15:50 WIB
Pimpinan MPR RI menggelar pertemuan dengan Forum Konstitusi untuk membahas lembaga pengkajian pada Selasa (3/3/2015). MPRPimpinan MPR RI menggelar pertemuan dengan Forum Konstitusi untuk membahas lembaga pengkajian pada Selasa (3/3/2015).
Penulis advertorial
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


Pimpinan MPR RI menggelar pertemuan dengan Forum Konstitusi untuk membahas lembaga pengkajian pada Selasa (3/3/2015).

Pimpinan MPR yang hadir adalah Hidayat Nur Wahid, EE Mangindaan, dan Oesman Sapta. Adapun yang hadir dari Forum Konstitusi diantaranya ketua forum Harun Kamil, Jakob Tobing, Nadi Mattalatta, Prof. Dr. H. Soedijarto, MA. Pataniari Siahaan dan Valina Singka Subekti yang juga merupakan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hidayat Nur Wahid menyampaikan bahwa pembentukan Lembaga Pengkajian sudah dalam proses dan telah menerima banyak masukan dari pimpinan MPR, pimpinan Fraksi, serta para ahli. Menurutnya, pelaksanaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila dalam kehidupan konstitusi menjadikan lembaga pengkajian menjadi suatu yang penting.

"Pada prinsipnya, lembaga pengkajian ditetapkan dengan jumlah keanggotan maksimal 60 dengan keanggotaan terdiri dari pakar ketatanegaraan, atau mereka yang terlibat secara langsung dengan perubahan UUD, mereka yang terlibat dalam sosialisasi keputusan MPR, maupun Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, maupun mereka yang ahli dalam kajian ketatanegaraan."

Keanggotaan tersebut akan diusulkan oleh fraksi yang nantinya diputuskan bersama pada rapat gabungan antara pimpinan MPR dan fraksi-fraksi. Rencananya, para anggota Lembaga Pengkajian ini akan berkantor di Gedung Asia Afrika, Kota Bandung.

Mengenai jumlah anggota, Oesman Sapta menambahkan bahwa Lembaga Pengkajian tidak mengambil jumlah maksimal keanggotaan dari suatu badan/lembaga, namun hanya 45 anggota saja. Alasannya agar tidak mengeluarkan banyak dana dan hasil akan maksimal.

"Yang kita perlukan adalah dorongan dan nasihat kepada Lembaga Pengkajian ini. MPR memiliki kewenangan yang tinggi walaupun status sama, tentu perlu strategi-strategi yang mendorong pertumbuhan bangsa ini lebih ke depan. Oleh karena itu, lembaga ini sangat dibutuhkan."

Harun Kamil sebagai Ketua Forum Konstitusi menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan para pimpinan MPR kepada Forum Konstitusi. Pada kesempatan ini, Forum Konstitusi menyampaikan masukan bagi Lembaga Pengkajian. Salah satunya, Lembaga Pengkajian perlu mempelajari lebih jauh mengenai konstitusi yang telah ada sebelumnya, apa yang telah dilaksanakan atau belum, sudah sejauh apa penerapannya. Selain itu, Lembaga Pengkajian harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini.

Valina Sinka Subekti menyampaikan perlu diketahui tujuan serta output apa yang diharapkan dari pembentukan lembaga pengkajian. "Kemudian isu-isu yang terkait dengan pro-kontra dari lembaga Pengkajian, apakah pada konstitusi? UUD? atau praktik politiknya?" ungkapnya di sela acara yang bertepat di Gedung Nusantara III.

Tantangan terbesar adalah membangun sistem dengan mengkaji seberapa jauh UUD sudah membentuk kisi-kisi pokok dari pembentukan sistem. Selain itu, harus memikirkan serta memperhatikan nilai dan norma pada kehidupan sosial budaya, politik, maupun pertahanan saat membentuk Undang-Undang Dasar.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X