Tony Kwok: KPK di Jalur yang Benar

Polisi juga komplain dengan minimnya biaya pengusutan perkara. Kadang polisi diduga meminta bantuan pihak lain untuk membantu membiayai operasional pengusutan kasus kriminal.

Ini bukan sesuatu yang bagus. Di Hongkong atau negara-negara lain, jika ada orang menawari polisi sesuatu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, jelas itu kejahatan dan harus dihentikan.

Polisi harus menyusun semua keperluannya dan meminta kepada pemerintah. Jadi, tentu saja solusinya adalah berikan anggaran yang cukup kepada polisi.

Apakah di Hongkong pada 1970-an masalahnya sama?

Sama dalam arti, gaji polisi sangat rendah. Maka, pemerintah kemudian memperbaiki gaji polisi. Gaji polisi sekarang salah satu yang tertinggi di Hongkong.

Bagaimana dengan pemberian pengampunan terhadap polisi atau pejabat yang korup?

Presiden bisa memberikan pengampunan atas kesalahan di masa lalu. Tidak hanya polisi, tetapi juga aparatur negara lainnya. Tentu ini tidak mudah, bagaimana membatasinya. Apakah pejabat yang menerima suap 1 juta dollar juga akan mendapat pengampunan? Kalian tak bisa memberikan pengampunan penuh. Kalau ada polisi yang menerima suap 1 miliar dan besok diberikan pengampunan, dia bisa membeli Ferrari. Ini tak bisa diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, istilah pengampunan harus dipertimbangkan, seperti pemerintah bisa memberikan pengampunan, tetapi uang hasil korupsinya dikembalikan.

Ini juga terjadi di Hongkong ketika polisi menyerang ICAC. Pemerintah akhirnya juga berpikir memberikan pengampunan terhadap korupsi yang terjadi sebelum 1977, kecuali kasus korupsi yang serius.

Pertanyaan terakhir, bagaimana masa depan pemberantasan korupsi jika melihat konflik KPK dengan polisi saat ini?

Jika kalian membiarkan KPK terus dikriminalisasi, saya pesimistis dengan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini titik balik yang krusial. KPK sudah pada jalan yang benar, tetapi sekarang mereka sedang diblokade. Kalau blok ini dicabut, akan ada masa depan yang cerah.