Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tony Kwok: KPK di Jalur yang Benar

Kompas.com - 11/02/2015, 15:00 WIB

KPK juga dapat diberi kekuatan tambahan, seperti mengusut korupsi tak hanya di sektor pemerintahan, tapi juga di sektor bisnis. Tidak hanya dibatasi boleh mengusut korupsi dengan nilai kerugian di atas Rp 1 miliar.

Hal yang juga bisa dilakukan adalah mengecek sistem akuntabilitas di kepolisian. Di Hongkong ada Independent Police Complaint Committee. Masyarakat bisa komplain ke mereka jika ada investigasi polisi yang tak sesuai dengan aturan dan kewenangan.

Apa yang bisa dipelajari dari kisah sukses ICAC membersihkan polisi korup di Hongkong?

Pertama, tentu harus mempertahankan keberadaan KPK. Kedua, pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka ingin memperbaiki situasi ini. Pelajaran dari Hongkong adalah pemerintah berusaha menyusun, mengkaji, me-review relasi polisi dan KPK dalam rangka memperkuat independensi KPK.

Di masa lalu, polisi Hongkong sangat korup. Polisi selalu menjadikan ICAC sebagai musuh. Sekarang apa yang terjadi? Setelah konflik 1977, polisi Hongkong salah satu yang paling bersih di dunia. Mereka mengklaim sebagai yang terbaik di Asia. Hubungan ICAC dengan polisi juga sangat baik.

Ini pelajaran dari Hongkong, krisis ini bisa menghasilkan kesempatan untuk mengubah kondisi menjadi lebih baik.

Hongkong bisa melakukan itu karena ICAC didukung penuh pemerintahnya dan juga Kerajaan Inggris ketika itu. Bagaimana dengan Indonesia?

Saya punya keyakinan dan suka dengan Presiden Joko Widodo. Agenda pemerintahan dia adalah pemberantasan korupsi. Dia harus menjaga janjinya. Kalau dia tak bisa menunaikan janjinya, dia tahu konsekuensinya. Media harus selalu mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa dia menjanjikan agenda pemberantasan korupsi. Kalau tidak mendukung KPK, dia akan kehilangan dukungan publik. Saya yakin dia pasti paham.

Mungkin pengalaman Hongkong dan Indonesia berbeda. Di Indonesia, jumlah polisi sangat banyak.

Meski Hongkong hanya punya 20.000 polisi, itu tetap jumlah yang besar. Jika lembaga anti korupsi menyelidiki polisi yang korup, itu karena menegakkan hukum dan bukan karena menyerang polisi. Belajar dari pengalaman Hongkong, kalian harus tetap menekan dan menciptakan efek gentar bagi polisi yang mau melakukan korupsi. Selama kalian bisa menjangkau petinggi kepolisian korup, kalau ada polisi korup, mereka bisa ditangkap KPK.

Jika polisi masih beranggapan bahwa kami polisi, kalian tak bisa menyentuh kami, maka kalian akan tetap menjadi negara yang korup. Kecuali kalau kalian bisa mengubah mentalitas seperti ini, kalau saya sebagai polisi korup, saya bisa ditangkap KPK dan dipenjara. Saya kehilangan pekerjaan dan keluarga juga menanggung malu.

Bagaimana cara membuat ini bisa berjalan? Ya, pastikan KPK punya kemampuan lebih. Tambahkan jumlah pegawai KPK.

Di Hongkong ada 7 juta penduduk dan jumlah pegawai ICAC ada 1.300 orang. Sementara di sini ada seperempat miliar penduduk, tetapi KPK hanya punya beberapa ratus pegawai.

Namun, ada masalah lain di Indonesia. Ada perbedaan gaji antara KPK dan polisi.

Jika polisi punya gaji yang rendah hingga mereka tak bisa menghidupi keluarganya, mereka akan korupsi. Ini pekerjaan polisi dan pemerintah untuk memastikan standar minimum gaji polisi. Polisi berpangkat paling rendah harus punya gaji yang cukup bagi mereka untuk menghidupi keluarganya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Modal 'Hattrick' Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Modal "Hattrick" Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Nasional
60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Nasional
'Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik'

"Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik"

Nasional
Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal Tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

Nasional
Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Nasional
Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Jokowi Perintahkan Jajarannya Susun Konsep Relaksasi Pajak Kesehatan dalam 2 Minggu

Nasional
Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Pastikan Tak Ada yang Ditutupi Dalam Penyelidikan Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

KPK Kembalikan HP dan Buku Catatan Hasto jika Tak Terkait Perkara Harun Masiku

Nasional
Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Nasional
Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Kapolri Terjunkan Propam dan Itwasum Cek Penyidikan Kasus Kematian Siswa SMP di Padang

Nasional
Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Bappenas Siapkan PDN di Empat Lokasi

Nasional
Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Pendanaan Kunjungan Paus ke Indonesia Ditanggung Bersama, Bukan Hanya Satu Dua Orang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com