Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisruh KPK-Polri, Popularitas Jokowi masih Terjaga

Kompas.com - 31/01/2015, 14:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri yang terjadi pada 100 hari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla, tidak terlalu berpengaruh terhadap dukungan publik kepada pemerintah.

Hal itu tertuang pada hasil survei yang dilakukan Populi Center. Peneliti utama Populi Center Nico Harjanto mengatakan, tingkat kepusasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi-JK mencapai sebesar 70,1 persen. Sementara, hanya 25,8 persen saja yang menyatakan kurang puas dengan kepemimpinan mereka.

"Ini menunjukkan bahwa gonjang-ganjing politik terkait pencalonan kapolri dam pelemahan KPK belum menggerus tingkat dukungan publik terhadap kepemimpinan Jokowi-JK," kata Nico saat diskusi Smart FM bertajuk 'Alhamdulillah Lewat 100 Hari, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).

Mengenai kinerja pemerintahan, 33,3 persen responden menyatakan bahwa pemerintahan saat ini sudah membawa sedikit perubahan dari pemerintahan sebelumnya, dan 27,8 persen menyatakan sudah ada perubahan.

"Sementara hanya 3 persen yang merasa ada perbaikan dan lima persen yang menyatakan ada kemunduran," kata dia.

Ia menambahkan, optimisme publik juga terlihat dari tingginya keyakinan masyarakat terhadap pemerintah. Ia mengatakan, 65 persen responden yakin pemerintahan Jokowi mampu membawa Indonesia lebih baik, dan 59,2 persen responden memprediksi jika dalam kurun waktu 1-3 tahun perubahan sudah dapat dirasakan.

"Ini merupakan modal politik paling berharga, karena publik memiliki harapan tinggi akan adanya perbaikan di masa depan di bawah pemerintahan Jokowi. Karena itu, political positioning presiden paling tepat adalah mengikuti kehendak rakyat, supaya tidak selalu dirongrong kekuatan politik busuk disekelilingnya," ujarnya.

Survei ini dilakukan dalam periode 16-22 Januari 2015 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi. Adapun metode survei yang dikakukan yaitu acak bertingkat (multistage random sampling) dengan cara wawancara tatap muka. Tingkat margin of error survei ini 2,98 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com