Dradjad: Pemrotes Patrialis Picik!

"Jika yang bersangkutan dikritik karena berlatar belakang politisi, bisa saya sampaikan ini adalah pandangan picik yang mendikotomikan politisi dengan profesional," ujar Dradjad, saat dihubungi, Rabu (31/7/2013).

Dradjad mengungkapkan, Patrialis sudah bukan kader Partai Amanat Nasional. Patrialis keluar dari PAN setelah menjadi Komisaris Utama PT Bukit Asam. Sehingga saat ini, kata Dradjad, Patrialis Akbar adalah seorang akademisi dan profesional yang diperkaya dengan pengalaman dua periode di DPR dan pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM.

"Latar belakang politik dan akademisnya tidak berbeda dengan Mahfud MD, hanya yang bersangkutan belum Profesor," kata Dradjad.

Selain itu, nada miring soal kapabilitas Patrialis di bidang hukum, dijawab Dradjad dengan membeberkan latar belakang akademis Patrialis. Dradjad menyebutkan mantan kolega separtainya itu sebagai doktor hukum.

"Sekarang juga mengajar lepas di berbagai univeristas dan saat ini menguji dua kandidat doktor. Kami sudah berteman cukup lama. Melihat karakter dan kapabilitas Bang Patrialis, saya yakin yang bersangkutan akan menjadi hakim MK yang independen, profesional, berintegritas dan cemerlang," katanya.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG Patrialis Akbar

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Rekam jejak Patrialis dinilai tak mendukung penunjukannya menjadi hakim konstitusi. Penunjukan dinilai sarat muatan politik.

"Kami tidak melihat ada indikator yang jelas dari Presiden untuk memilih (Patrialis). Aspek kualitas, integritas, kelihatannya dinafikan," ujar Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, mewakili koalisi, dalam konferensi pers, Selasa (30/7/2013).

Penunjukan Patrialis, menurutnya, lebih terlihat menonjolkan soal relasi dan kepentingan politik. Sejumlah alasan yang menjadi dasar mempertanyakan penunjukan Patrialis ini, di antaranya,  Patrialis dianggap gagal saat mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

Kebijakan yang dibuat Patrialis saat menjabat Menteri Hukum dan HAM juga dianggap kontroversial dan tak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Patrialis disebut koalisi pernah memberikan obral remisi dan pembebabasan bersyarat terhadap koruptor dan membangun sel khusus untuk koruptor di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Pada masa jabatannya pula, grasi untuk Syaukani, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang terlibat korupsi, diberikan. Penunjukan ini dinilai merupakan "kompensasi politik" Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mencopot Patrialis dari kursi Menteri Hukum dan HAM.

"Saya pakai logika sederhana saja, ketika seorang menteri masuk kabinet dan punya perform yang buruk, artinya dia dapat rapor merah. Nah, udah dapet rapor merah masih diangkat-angkat juga, kebangetan," kata Emerson.

Menurut Emerson, dia membayangkan sosok hakim konstitusi mestinya berasal dari kalangan akademisi, yang dipilih dengan pertimbangan integritas, kualitas, dan komitmen terhadap penegakan hukum. "Nah mengapa memilih Patrialis Akbar?" tanya dia.