Pada Era SBY, KPK Dilibatkan dalam Seleksi Kapolri

Kompas.com - 11/01/2015, 07:15 WIB
Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (kanan) dan Zulkarnain saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan status tersangka Menteri ESDM Jero Wacik, di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (3/9/2014). Politisi Partai Demokrat tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan proyek di Kementerian ESDM 2011-2013. TRIBUNNEWS / DANY PERMANADua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (kanan) dan Zulkarnain saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan status tersangka Menteri ESDM Jero Wacik, di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (3/9/2014). Politisi Partai Demokrat tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan proyek di Kementerian ESDM 2011-2013.
Penulis Icha Rastika
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dilibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam proses pemilihan kepala Kepolisian RI pengganti Jenderal (Pol) Sutarman. Hal ini berbeda ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Presiden SBY ketika itu meminta KPK melakukan uji sahih laporan harta dan kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon kepala Polri sebagai bahan pertimbangan presiden nantinya.

"Pada pemilihan Kapolri di era SBY, KPK melakukan uji sahih LHKPN para calon dan hasilnya diserahkan langsung kepada Presiden sebagai bahan untuk Presiden menentukan calonnya. Pada saat ini, KPK tidak diminta untuk melakukan itu," kata Bambang melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/1/2015).

Bambang memaparkan, kajian mendalam atas LHKPN calon kepala Polri dapat membantu untuk mengklarifikasi beberapa hal, di antaranya apakah aset yang dilaporkan sesuai dengan profil penghasilan calon Kapolri atau tidak. Hal lain yang bisa diklarifikasi dari penelusuran aset tersebut adalah ada atau tidaknya indikasi gratifikasi, atau indikasi tindak pidana korupsi lainnya yang mungkin melibatkan calon kepala Polri tersebut.

"Dan apakah laporan itu compliance dengan pelaporan asetnya atau pelaksanaan kewajiban lainnya," ucap Bambang.

Kendati demikian, Bambang menyampaikan bahwa pemilihan Kapolri merupakan kewenangan Presiden sesuai dengan undang-undang. KPK, kata dia, hanya bisa mendorong agar penggantian itu dilakukan sesuai tradisi, yakni apabila Kapolri yang masih menjabat akan segera pensiun.

Di samping itu, lanjut Bambang, KPK akan mengingatkan agar calon Kapolri mendatang memiliki integritas, akuntabilitas, dan bisa bekerja sama dengan KPK.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Nama Budi sudah diserahkan Presiden kepada DPR untuk diikutkan dalam proses uji kelayakan dan kepatuhan. [Baca juga: Jokowi Sebut Penunjukan Komjen Budi Gunawan Usulan Kompolnas]

Menurut Jokowi, pemilihan Budi Gunawan sudah sesuai dengan prosedur, yakni mempertimbangkan usulan Kompolnas. Jokowi menganggap usulan Komisi Kepolisian Nasional tersebut memiliki kecakapan, mampu, serta memenuhi syarat untuk menjabat sebagai pucuk pimpinan di institusi Bhayangkara.

Adapun Budi tercatat pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Seusai menjadi ajudan, Budi pernah menjabat Kapolda Bali (2012). Saat ini, Budi menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol). [Baca juga: Politisi PDI-P Sebut Budi Gunawan Ikut Susun Visi Misi Hankam]

Budi pernah mengikuti seleksi calon Kapolri pada 2013 untuk menggantikan posisi Jenderal (Purn) Timur Pradopo. Namun, Budi (lulusan Akademi Kepolisian/Akpol 1983) harus merelakan posisi kapolri ke-20 kepada Sutarman, lulusan Akpol 1981 yang juga mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X