Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Libatkan KPK dalam Seleksi IPDN

Kompas.com - 19/12/2014, 17:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumala mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi akan dilibatkan dalam proses seleksi masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Menurut Tjahjo, cara ini bagian dari upaya menekan jumlah kepala daerah yang terlibat korupsi.

"Makanya sekarang ini ditata dengan baik sejak dia masuk di IPDN. KPK mulai masuk, ikut membantu menertibkan," ujar Tjahjo, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2014).

Tjahjo mengatakan, KPK akan ikut memonitor jalannya seleksi agar tidak terjadi penyimpangan seperti kecurangan dalam kuota penerimaan dan politik uang.

"Kita ingin IPDN ke depan mampu melahirkan sosok calon praja pegawai yang punya dedikasi karakter bagaimana yang diharapkan oleh KPK," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, tahun ini merupakan kali kedua KPK dilibatkan dalam seleksi penerimaan di IPDN. Dilibatkannya KPK, lanjut Adnan, merupakan cara untuk mengembangkan karakter mental.

"Pesan Presiden mengenai revolusi mental itu, IPDN akan menjadi lembaga resmi yang akan mengembangkan kader-kader calon camat, calon kepala daerah di IPDN," ujar Adnan.

Adnan mengatakan, KPK dilibatkan sejak rekrutmen calon siswa di daerah. Menurut dia, sistem rekrutmen IPDN di daerah tidak sebaik Akademi Kepolisian sehingga membutuhkan proses yang tidak sederhana.

"Pak Menteri (Tjahjo) sangat kita harapkan dan kami percaya akan banyak perbaikan dalam kurikulum di IPDN," kata Adnan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com