Jusuf Kalla Tantang Aburizal Pecat Anggota Fraksi yang Tolak Perppu Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi jika Ketua Umum DPP Partai Golkar versi musyawarah nasional Bali, Aburizal Bakrie, menyatakan bahwa Golkar mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, atau kerap disebut Perppu Pilkada.

Mengenai anggota Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan akan tetap menolak perppu tersebut, Kalla yang juga mantan Ketua Umum Golkar itu mengingatkan tindakan Aburizal yang berani memecat kader yang berbeda sikap dengan Partai.

"Kita mau lihat. Ya dulu, banyak berbeda, dipecat. Kalau memang (fraksi) berbeda, tentu dipecat juga kan, terserah," kata Kalla di Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa menyatakan, Fraksi Golkar di DPR akan tetap memperjuangkan penolakan perppu tentang pilkada tersebut. Penolakan pemilihan kepala daerah secara langsung itu telah direkomendasikan dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, pekan lalu.

Lalu Mara tidak dapat memastikan apakah Fraksi Golkar akan berhasil memperjuangkan penolakan itu dalam pembahasan Perppu Pilkada di parlemen. Menurut dia, munas tidak berwenang untuk menolak atau menerima perppu.

Meski demikian, sebagaimana telah disebutkan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, Lalu Mara menyatakan bahwa saat ini Partai Golkar bersikap mendukung Perppu Pilkada. Hal itu sesuai dengan kesepakatan enam partai, yakni Golkar, Gerindra, PKS, PAN, PPP, dan Demokrat, sebelum pemilihan pimpinan MPR dan DPR dua bulan lalu.

Partai Golkar sebelumnya memecat tiga kadernya, Nusron Wahid, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Poempida Hidayatullah, saat pilpres kemarin. Mereka dipecat lantaran berbeda pilihan politik dengan partai yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.