Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tanggapan Suryadharma Ali Terkait Posisi KMP Menyikapi Perppu Pilkada

Kompas.com - 11/12/2014, 22:17 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan, tiap partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tidak bisa memutuskan sikap secara sendiri-sendiri terkait Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang juga dikenal dengan sebutan Perppu Pilkada. Menurut Suryadharma, perlu ada pembahasan oleh semua partai pendukung untuk memutuskan sikap resmi KMP.

"Jadi, sikap soal perppu itu tidak akan dicetuskan sendiri-sendiri," kata Suryadharma, di sela-sela Musyawarah Kerja Nasional PPP kubu Djan Faridz, di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2014) malam.

Suryadharma menjelaskan, Koalisi Merah Putih telah melakukan pertemuan untuk membahas sikap KMP tentang perppu yang mengatur mengenai pilkada langsung tersebut. "Sepintas sudah ada pertemuan untuk membahas itu (perppu)," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkap ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Pertemuan dilakukan secara khusus untuk membahas perppu yang diterbitkan SBY pada akhir masa jabatannya sebagai presiden keenam.

Syarief juga mengungkap kalau Aburizal Bakrie sudah melakukan klarifikasi terkait rekomendasi Partai Golkar dalam Munas IX di Bali yang menolak Perppu Pilkada. "Ya, disampaikan mereka berikan penjelasan bahwa itu kan aspirasi dari kader DPD I dan II. Mereka hanya keluarkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar," ungkap Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan seusai rapat pleno DPP Partai Demokrat, Kamis malam.

Seperti diketahui, Aburizal seusai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas IX di Bali menyatakan menolak pilkada langsung. Dia menyatakan Golkar mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

Klarifikasi Aburizal ini dilakukan setelah SBY memberikan pernyataan yang menyebut Partai Golkar yang mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Pernyataan SBY ini diungkap melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Kamis (4/12/2014) malam. (Baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)

"Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*," tulis SBY.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Nasional
Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Nasional
Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Nasional
Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Nasional
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Nasional
Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Satgas Judi "Online" Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Nasional
PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi 'Online' ke MKD

PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi 'Online'

MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi "Online"

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Nasional
PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Nasional
Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com