JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak jika pemerintah disebut mengintervensi proses politik Partai Golkar. Menurut Kalla, pemerintah hanya mempertimbangkan faktor keamanan yang mungkin bisa mengganggu kegiatan wisata jika Golkar menggelar musyawarah nasional (munas) di Bali yang bertepatan musim libur menjelang akhir tahun.
Pemerintah khawatir Munas Golkar yang akan digelar di Bali berlangsung ricuh mengingat rapat pleno persiapan munas yang digelar di DPP Partai Golkar, Selasa (25/11/2014), diwarnai bentrok fisik.
"Intervensinya apa? Pemerintah kan melihat dari sudut keamanan, bukan intervensi, karena pemerintah, polisi bertanggung jawab kepada keamanan. Kalau kayak kemarin, terjadi bawa parang, tenteng-tenteng, berkelahi melempar batu, di Bali nanti bagaimana?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Kalla juga berharap Golkar menunda pelaksanaan munas hingga konflik internal mereda. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menginginkan agar Golkar bisa kembali bersatu. Menurut dia, perpecahan Partai Golkar bisa mengganggu stabilitas politik dalam negeri.
Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy meminta kepolisian untuk tidak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014.
Menurut Tedjo, pemerintah lebih memilih untuk menjaga nama baik Indonesia, mengingat Bali merupakan tujuan pariwisata utama bagi turis asing. (Baca: Menko Polhukam: Saya Sarankan Polri Tak Beri Izin Munas Golkar di Bali).
Sikap Tedjo itu lalu menuai kritik dari internal Golkar maupun elite parpol Koalisi Merah Putih. Ia dianggap mencampuri urusan internal Golkar. Setelah dikritik, Tedjo meluruskan bahwa ia hanya berupaya mengingatkan akan kemungkinan buruk jika Munas Golkar digelar di Bali akhir tahun ini.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
