Warga Miskin Terakses Bank

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui bantuan nontunai dengan layanan keuangan digital telah membuka akses warga miskin ke perbankan. Dalam tahap awal diketahui ada 25 persen warga yang menabung bantuan itu. Fakta ini bisa dikembangkan menjadi akses kredit produktif.

Secara bertahap, program ini akan menjangkau 15,5 juta rumah tangga miskin hingga akhir 2015. Apabila terlaksana dengan tuntas, dalam catatan Kompas, program ini akan menjadi program bantuan langsung terbesar di dunia yang mengalahkan Brasil melalui program sejenis dengan nama Bolsa Familia. Program tersebut hanya menjangkau 12 juta keluarga sejak 2003. Di Brasil, program ini berhasil memotong kesenjangan hingga 17 persen dalam waktu lima tahun dan menekan angka kemiskinan dari 42,7 persen menjadi 28,8 persen.

Direktur Eksekutif Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia Eni V Panggabean dalam keterangan pers bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Jakarta, Selasa (4/11/2014), menyatakan, layanan keuangan digital yang dibangun pemerintah sebagai sistem penyaluran bantuan adalah terobosan. Sistem itu multiguna.

Layanan keuangan digital pertama-tama mempermudah masyarakat mendapatkan bantuan. Mitigasi risikonya juga terjamin. Selain itu, sistem ini juga menjadi pintu bagi masyarakat miskin untuk masuk ke dalam sistem perbankan. Hal ini akan mendorong orang untuk menabung sekaligus membukakan akses kredit kepada bank. Dalam praktik keuangan mikro, tabungan menjadi syarat pokok untuk pemberian kredit. Dari kredit ini bisa digunakan untuk usaha produktif.

"Ini penting karena literasi keuangan penduduk Indonesia dalam survei Bank Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Demografi Universitas Indonesia pada 2012 masih rendah. Hanya 35,51 persen penduduk dewasa di Indonesia yang punya tabungan," kata Eni.

Pemerintah mulai 3 November meluncurkan subsidi langsung dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) melalui tiga kartu, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Mereka adalah 25 persen penduduk Indonesia yang secara ekonomi berada di strata paling bawah.

PSKS adalah subsidi langsung dari pemerintah ke rekening simpanan rumah tangga sasaran menggunakan sistem layanan keuangan digital. Rekening itu berbasis nomor telepon seluler. Infrastrukturnya disiapkan oleh perbankan dan operator telepon seluler.

Dengan demikian, rumah tangga sasaran tinggal menerima kartu telepon seluler secara gratis. Masa aktifnya selama lima tahun. Aktivasi dan registrasi telah dilakukan operator telepon seluler dan perbankan. Nomor telepon seluler sekaligus berfungsi sebagai nomor rekening simpanan yang sudah terintegrasi dengan data penerima bantuan.

Basis telepon seluler digunakan karena penetrasi telepon seluler sudah amat luas di Nusantara. Tahun 2013, penetrasinya diperkirakan 240 juta atau hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia.

Melalui sistem itu, pemerintah langsung mentransfer dana bantuan ke nomor rekening rumah tangga sasaran.

Setiap waktu rumah tangga sasaran bisa mencairkan karena bentuknya simpanan. Mereka tinggal mendatangi kantor cabang bank setempat atau agen yang ditunjuk.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menyatakan, nilai PSKS adalah Rp 200.000 per bulan per keluarga. Pada November-Desember ini, total nilainya Rp 6,2 triliun untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran.

Peluncuran PSKS melalui sistem layanan keuangan digital untuk tahap pertama, yakni November-Desember 2014, menurut Bambang, baru menyasar 1 juta rumah tangga miskin.

Alasannya, layanan keuangan digital memerlukan pembangunan infrastruktur yang kompleks sehingga butuh waktu. Sisanya, sebanyak 14,5 juta orang miskin, tetap mendapatkan bantuan yang substansinya sama. Hanya caranya melalui giro pos.

Tahun 2015, penduduk yang belum terjaring layanan keuangan digital akan menyusul secara bertahap. Targetnya, semua terjaring paling lambat akhir tahun 2015.

Menabung

Sementara itu, sampai Senin sore, sebanyak 542 rumah tangga miskin di Jakarta telah menerima PSKS dari pemerintah. Alih-alih menarik semua bantuan, 25 persen rumah tangga sasaran masih menyisakan sebagian di antaranya sebagai
simpanan.

"Ada yang menyisakan Rp 200.000, ada yang Rp 100.000. Macam-macam. Intinya ada kecenderungan untuk menabung. Ini bagus," kata Group Head E-Banking Bank Mandiri Rahmat B Triaji.

Tahun ini, Bank Mandiri menyalurkan melalui PT Pos. Selanjutnya, Bank Mandiri akan menggandeng agen berbadan hukum, seperti jaringan ritel dan agen pribadi.

Untuk jaringan ritel, Bank Mandiri menargetkan sudah bisa bekerja sama dengan 30.000 ritel di Indonesia pada 2015. Sementara untuk agen individu targetnya 9.000 orang.

Kepala Departemen Komunikasi TNP2K Ruddy Gobel mengatakan, dengan sistem integral ini, setiap kementerian tinggal menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Seluruh jaringan sudah terkoneksi sehingga tidak perlu lagi ada perbedaan data antara kementerian dan lembaga.

Dengan layanan keuangan digital, diharapkan masyarakat tidak lagi dibatasi oleh keberadaan bank atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Mereka bisa mengirim dana lewat telepon seluler dan mengambil uang tunai lewat agen yang ditunjuk oleh bank penyimpan dana yang sekarang dipercayakan kepada Bank Mandiri.

"Mekanismenya adalah Kartu Perlindungan Sosial ditukar dengan empat kartu yang ada, meliputi KKS, SIM card berisi e-money, KIP, dan KIS, di kantor pos atau agen resmi yang dipilih Bank Mandiri di sebuah loket yang kemudian dicocokkan dengan identitas penerima. Di loket berikutnya, kartu diaktifkan dan penerima akan menerima pesan singkat lewat telepon seluler berupa notifikasi jumlah saldo simpanannya. Setelah itu, pencairan bisa langsung dilakukan, entah sebagian atau keseluruhan saldo," ujar Ruddy Gobel.

Sementara itu, untuk pembagian KIP, proses pengajuan dilakukan di sekolah masing-masing penerima yang merupakan anak usia sekolah dari 1 juta keluarga kurang mampu penerima layanan ini. Jumlah total penerima KIP adalah 157.943 anak. Sementara untuk KIS, masyarakat bisa langsung mendaftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemberlakuan layanan keuangan digital ini diharapkan juga mendorong minat masyarakat untuk terbiasa menyimpan uang mereka. Selain bisa menabung, mereka juga dapat memanfaatkan layanan ini untuk kebutuhan lain, seperti membayar tagihan listrik dan telepon seluler.

Sosialisasi

Program bantuan nontunai itu disambut warga dengan antusias. Meski begitu, warga masih mengeluhkan minimnya informasi cara mendapatkan tiga kartu tersebut.

Jaimah (35), warga Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, yang ditemani adik laki-lakinya, Solihin (34), tiba di Kantor Pos Besar, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jakarta, sejak pukul 09.00 atau satu jam setelah kantor beroperasi. Keinginannya hanya satu, yakni menukarkan KPS miliknya dengan KKS dan sebuah kartu telepon seluler.

Keduanya mengungkapkan telah melihat tayangan berita di televisi yang menyebutkan bahwa pemilik KPS bisa menukarkan kartunya di kantor pos sejak Senin, bahkan pemerintah sudah menyiapkan 1 juta kartu telepon seluler.

Namun, harapan mereka pupus. Pihak Kantor Pos tidak melayani penukaran KPS dengan KKS dan kartu telepon seluler, dengan alasan layanan tersebut hanya dilakukan pada Senin. (IAM/MED/ABK/LAS)