"Sayang Kalau Jokowi Masuk Pusaran Pertarungan di DPR"

"Menarik Jokowi ke pusaran parlemen sebuah wujud ketidakpercayaan PDI-P memainkan lobi politik. Wujud kepesimisan PDI-P yang gagal berkali-kali melobi politik," ujar Yunarto dalam diskusi di Jakarta, Minggu (2/11/2014).

Menurut Yunarto, secara tatanegara, seorang kepala negara tidak diperkenankan ikut campur dalam wilayah politik praktis di parlemen. Ia mengatakan, Jokowi semestinya hanya fokus pada wilayah eksekutif yaitu kabinet di pemerintahannya.

"Sayang kalau kita tarik Jokowi masuk ke pusaran pertarungan parlemen yang akan degradasikan dia jadi makhluk politik, bukan lagi kepala negara," kata Yunarto.

Dengan demikian, kata Yunarto, langkah yang semestinya dilakukan adalah reformasi internal PDI-P agar lebih kuat dalam teknik melobi. Dengan cara tersebut, PDI-P dapat melibatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh di partai tersebut untuk memperkuat metode berkomunikasi dengan para pejabat partai.

"Sebaiknya dikurangi ketergantungan terhadap Megawati dalam mengambil keputusan sehingga PDI-P bisa lebih lincah dalam mengambil keputusan dengan pemain lama," ujarnya.

Keretakan hubungan di DPR semakin meruncing setelah anggota fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat kecewa dengan sikap fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih, yang dianggap ingin menguasai perlemen. Setelah tidak mendapatkan satu pun kursi pimpinan DPR, MPR, dan komisi di DPR, Koalisi Indonesia Hebat melayangkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR saat ini.

Koalisi pendukung pemerintah tersebut mendesak Presiden Joko Widodo mengabaikan pimpinan sah di DPR yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP), yakni Setya Novanto, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan. Sebaliknya, KMP juga mendesak Jokowi untuk mengingatkan koalisi pendukungnya agar mereka mematuhi aturan internal parlemen.