Puan Maharani Layak Jadi Menteri, Ini Alasannya...

Dengan demikian, bila Puan pada akhirnya ditunjuk presiden terpilih Joko Widodo menjadi anggota kabinet, hal tersebut wajar karena pertimbangan obyektif, seperti halnya kader lain di internal PDI-P.

"Menilai kapasitas Puan hanya karena latar belakang keluarga menghilangkan fakta lain yang dialami atau diperjuangkan Puan, sangat tidak etis dan subyektif," kata Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, Minggu (19/10/2014).

Menurut Lucius, Puan adalah kader yang telah melewati berbagai proses pengaderan di PDI-P, tanpa ada perlakuan spesial. Jika ia kini menduduki pos jabatan Ketua DPP Bidang Politik PDI-P, hal itu pun sangat wajar sejalan dengan proses kaderisasi di internal partai berlambang banteng itu.

"Puan Maharani harus diberikan peluang yang sama dengan profesional partai lainnya. Bahwa selain punya latar belakang pendidikan yang terverifikasi, Puan juga meraih banyak prestasi di partai dalam mengantarkan Jokowi-Jusuf Kalla memenangi pemilu presiden," kata Lucius.

Dia menjelaskan, dalam dunia politik, kepercayaan rakyat saat pemilu selalu menjadi indikator kesuksesan seorang politikus. Atas hal itu, Puan sudah menjawabnya dengan meraih suara terbanyak pada pelaksanaan pemilu. "Jadi dengan modal prestasinya, sudah layak sebenarnya Puan Maharani diganjar posisi politik lain sebagai apresiasi atas kemampuannya memimpin selama ini, termasuk menjadi menteri yang sesuai dengan kemampuannya," kata dia.

Lucius berharap, publik tidak menghakimi Puan sebagai figur yang tak berprestasi hanya karena opini yang dibangun oleh lawan politik PDI-P. Masyarakat diharapkan obyektif menilai, dan jika Puan diberi kesempatan oleh Jokowi, penilaian semestinya datang setelah melihat hasil kerjanya.

"Jika jadi anggota kabinet, ini adalah ajang pembuktian diri seorang Puan Maharani. Apakah dia mampu atau tidak, diberi kesempatan dulu," tambah Lucius.