Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ilmuwan Indonesia: Kembalikan Kedaulatan Rakyat

Kompas.com - 09/10/2014, 10:28 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Setelah menyoroti soal pemilihan presiden beberapa waktu lalu, kalangan ilmuwan Indonesia dari berbagai perguruan tinggi kembali mengeluarkan seruan moral mengenai penyelenggaraan negara agar berjalan tetap demokratis dengan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.

"Kita lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat menjadi roh, spirit, dan sendi kehidupan bangsa ini," demikian antara lain bunyi seruan moral ilmuwan Indonesia yang dimotori Ketua Program Pascasarjana Interdisiplin UI Prof Dr Sulistyowati Irianto Soewarno MA di Jakarta, Kamis (9/10/2014), seperti dikutip Antara.

Sejumlah ilmuwan lain yang bergabung dalam seruan moral itu antara lain Dekan Fakultas Kedokteran UI Dr Ratna Sitompul dan Dr Karlina Supelli dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.

Para ilmuwan atas nama "Aliansi Ilmuwan Indonesia untuk Bangsa" ingin memastikan bahwa penyelenggaraan negara dan tata kehidupan antarwarga ditegakkan atas dasar konstitusi dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Mereka menyikapi bahwa perkembangan politik belakangan ini mengkhawatirkan dan sudah berdampak pada merosotnya kepercayaan publik di dalam maupun di luar negeri dan berpengaruh pada dunia ekonomi.

Beberapa waktu lalu, saat proses penghitungan suara Pilpres 2014 terjadi perbedaan di berbagai hasil hitung cepat, kalangan ilmuwan juga menyampaikan seruan moral untuk menghindari "perpecahan" bangsa lantaran antarpendukung capres dan cawapres saling mengklaim kemenangan.

Menurut Sulistyowati, kontribusi kepada masyarakat terutama dalam peristiwa dan masalah mendasar bangsa adalah kewajiban dan tanggung jawab ilmuwan, peneliti, pekerja akademik di lembaga pemerintah dan nonpemerintah, melalui kerja akademik dan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami bersikap demi kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat serta terbangunnya peradaban kemanusiaan Indonesia masa depan," katanya.

Para ilmuwan bersama publik, katanya, berharap proses pengambilan kebijakan politik yang diputuskan para elite lebih mementingkan bangsa dan masa depannya ketimbang kepentingan kelompok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com