"Coba KPK Sudah Ada Saat Pilkada Dipilih DPRD, Pasti yang Ditangkap Lebih Banyak"

Kompas.com - 27/09/2014, 18:41 WIB
Pimpinan DPR, Sohibul Iman (kiri), Priyo Budi Santoso (dua kiri), Taufik Kurniawan (kanan), dan Pramono Anung (tiga kanan) melambaikan tangan bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat sidang pengesahan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014). Mekanisme voting menghasilkan pilkada dikembalikan lewat DPRD. Hasil menunjukkan sebanyak 226 anggota dewan memilih pilkada lewat pilihan DPRD, dan 135 orang memilih pilkada langsung, dari total yang mengikuti voting sebanyak 361 orang. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINPimpinan DPR, Sohibul Iman (kiri), Priyo Budi Santoso (dua kiri), Taufik Kurniawan (kanan), dan Pramono Anung (tiga kanan) melambaikan tangan bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat sidang pengesahan RUU Pilkada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014). Mekanisme voting menghasilkan pilkada dikembalikan lewat DPRD. Hasil menunjukkan sebanyak 226 anggota dewan memilih pilkada lewat pilihan DPRD, dan 135 orang memilih pilkada langsung, dari total yang mengikuti voting sebanyak 361 orang. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Said Salahuddin menilai, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung masih relevan diterapkan di Indonesia. Ia mengatakan, berbagai permasalahan yang dianggap menjadi alasan pilkada langsung tidak lagi relevan belum digali lebih dalam.

"Pilkada langsung saya kira masih relevan dipraktikkan. Selama ini baru ada sorotan terhadap pilkada langsung baru pada tataran yang sangat dangkal, misalnya biayanya tinggi, banyak terjadi politik uang, konflik, dan seterusnya," ujar Said di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Misalnya, kata Said, terkait banyaknya kepala daerah pilihan rakyat yang dijaring Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menyatakan, lembaga tersebut dibentuk setelah Undang-undang Pilkada oleh DPRD dihapuskan dan diganti dengan pilkada langsung.

"Coba KPK sudah ada pada saat pilkada dipilih DPRD dulu dan KPKnya sekuat sekarang, pasti yang ditangkap lebih banyak," ujarnya.

Selain itu, ujar Said, dalih pilkada langsung dapat memicu konflik juga tidak selamanya terbukti. Menurut Said, konflik antar massa pendukung sangat kecil dibandingkan dengan konflik pendukung pasangan calon terhadap penyelenggara.

"Berarti permasalahannya ada pada penyelenggara yang dianggap tidak netral, berpihak, dan tidak independen," ujarnya.

Menurut Said, perlu ada seleksi yang lebih ketat untuk merekrut penyelenggara pemilu dalam pilkada untuk meminimalisir potensi-potensi yang dikhawatirkan terjadi dalam pilkada langsung.

Kendati demikian, jika ditilik dari segi demokratis, Said mengatakan, kedua cara pemilihan itu memiliki kekuatan yang sama. Menurut Said, yang membedakan adalah pemilihnya, pilkada langsung oleh rakyat sementara pilkada tidak langsung oleh wakil rakyat.

"Kalau soal derajat demokratisnya sama karena keputusan Mahkamah Konstitusi, keduanya sama-sama demokratis. Cuma ada demokratis secara langsung dan perwakilan?" kata Said.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X