Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Keunggulan Pilkada Langsung Menurut PDI-P

Kompas.com - 25/09/2014, 17:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menyatakan dukungannya agar kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. PDI-P berpandangan, ada sejumlah kelebihan pilkada langsung, seperti pernah dikaji oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Berdasarkan kajian pemerintah terhadap pilkada langsung, ada sejumlah keunggulan pilkada langsung berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Yasonna H Laoly, saat membacakan pendapat fraksinya, dalam sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Laoly mengatakan, pelaksanaan pilkada langsung merupakan representasi perwujudan hak rakyat dalam memilih calon pemimpin mereka. PDI-P juga menilai, mekanisme pemilihan secara langsung akan memperkuat legitimasi kepala daerah dalam mengambil keputusan.

“Ketiga, pilkada langsung mendekatkan hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya,” katanya.

Pilkada langsung juga dianggap mampu melembagakan proses pendalaman kelembagaan demokrasi yang telah berjalan selama ini, serta menjamin terpilihnya sosok pemimpin yang memiliki kapabilitas dan penerimaan yang baik di masyarakat.

Laoly menyebutkan, sebelum ini, Indonesia pernah melaksanakan proses pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Namun, proses pemilihan itu kemudian dikoreksi dan diubah menjadi pemilihan langsung karena dianggap menimbulkan sejumlah konflik. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com