Jokowi Ingin Menteri Asal Parpol Kantongi Izin Ketum

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menginginkan para kader partai politik mengantongi izin dari ketua umumnya masing-masing untuk menjadi menteri pada pemerintahan mendatang.

"Kalau usulan anggota kabinet dari jalur parpol, maka usulan harus di-'endorsed' para ketua umum partai politik. Ini etika politik yang ditentukan Pak Jokowi sendiri," ujar Eva saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (23/9/2014), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, sejauh ini PDI Perjuangan bersama-sama Partai Nasdem dan PKB telah menggunakan etika itu, di mana kader-kader yang akan diusung sebagai menteri selayaknya mendapatkan persetujuan dari ketua umum masing-masing.

"Jadi posisi ibu Megawati selaku Ketua Umum PDI-P sama seperti Cak Imin (Ketum PKB Muhaimin Iskandar) dan Pak Surya Paloh (Ketum Nasdem)," ujar Eva.

Eva memandang Jokowi merupakan sosok yang sangat menghormati otoritas dari ketua umum partai politik.

Sejauh ini, Jokowi telah mengumumkan kabinetnya akan terdiri atas 34 kementerian. Sebanyak 18 kementerian di antaranya akan diisi oleh menteri dari kalangan profesional, sedangkan 16 lainnya dari kalangan partai politik.

Saat ini, Jokowi-JK tengah melakukan seleksi terhadap nama-nama kandidat menteri. Di sisi lain, sejumlah partai koalisi menyatakan telah mempersiapkan nama-nama kader terbaiknya untuk diusulkan kepada Jokowi-JK, seandainya ada permintaan.