Ketua DPP Golkar Anggap Pilkada Langsung Cita-cita Reformasi

Kompas.com - 21/09/2014, 16:19 WIB
Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari. Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari.
EditorSandro Gatra


BATAM, KOMPAS.com
– Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Thohari memiliki pandangan berbeda dengan partainya mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Ia melihat Pilkada langsung lebih demokratis.

"Lebih sesuai tuntutan penegakan rakyat, lebih reformis," kata Hajriyanto disela-sela 'Press Gathering MPR' di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Namun, Hajriyanto mengakui banyaknya ekses negatif terkait dengan Pilkada langsung. Contohnya, lahirnya politik uang serta raja-raja kecil di daerah. Hal itu menyebabkan situasi hirarki yang tidak begitu jelas. Pasalnya, kepala daerah mendapatkan legitimasi politik yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.

"Ada kecenderungan bupati tidak merasa bawahan gubernur dan gubernur tidak merasa bawahan presiden," imbuh Wakil Ketua MPR itu.

Meski demikian, Hajriyanto melihat ekses negatif tersebut masih dapat diminimalkan dengan penyempurnaan pasal-pasal dalam UU.

"Tuntutannya lebih tinggi pilkada langsung, lebih demokratis menegakkan rakyat dan reformis. Jadi pilkada langsung itu cita-cita reformasi, tetapi harus dibarengi menimilisasi ekses negatif," katanya.

Hingga saat ini, koalisi Merah Putih, termasuk Golkar, masih solid menolak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Namun, berubahnya sikap Demokrat telah mengubah peta politik. Kini, dukungan Pilkada langsung mendominasi suara di DPR. (baca: Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga Sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik Atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

Jadi Kuasa Hukum dan Gugat Ayahnya Rp 3 Miliar, Masitoh Meninggal Serangan Jantung Sehari Sebelum Sidang

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X