Dukung Pilkada Langsung, Sikap SBY Ubah Peta Politik di DPR

Kompas.com - 15/09/2014, 13:40 WIB
Perubahan sikap fraksi terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Sumber: Litbang Kompas/YOH/BIM disarikan dari panitia kerja RUU Pilkada, pemberitaan Kompas, Kompas.com, dan berbagai sumber. KOMPAS.COMPerubahan sikap fraksi terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Sumber: Litbang Kompas/YOH/BIM disarikan dari panitia kerja RUU Pilkada, pemberitaan Kompas, Kompas.com, dan berbagai sumber.
Penulis Febrian
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Peta politik terkait polemik mekanisme pemilihan kepala daerah berubah setelah Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat memilih agar pilkada secara langsung tetap dipertahankan. Kini, mayoritas fraksi di DPR memilih agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.

Sebelumnya, usulan pilkada lewat DPRD mendominasi pembahasan RUU Pilkada di DPR. Partai Golkar (106 kursi), PPP (38 kursi), PAN (46 kursi), PKS (57 kursi), Partai Gerindra (26 kursi) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong pilkada dilaksanakan melalui DPRD.

Demokrat (148 kursi) sebelumnya juga berpendapat sama. Jika tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan bisa dilakukan secara voting. Total suara pendukung pilkada lewat DPRD, sebelum ada pernyataan dari SBY, mencapai 421 kursi.

Kini, peta politik berbalik. Sebelumnya, hanya tiga parpol mendukung mekanisme pilkada tetap secara langsung, yakni PDI Perjuangan (94 kursi), PKB (28 kursi), dan Partai Hanura (17 kursi). Jika ditambah Demokrat, maka suara pendukung pilkada langsung di DPR mencapai 287 kursi. Sementara itu, pendukung pilkada lewat DPRD sebanyak 273 kursi.

Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, di Jakarta, Senin (15/9/2014), berpendapat, jika Demokrat benar berubah sikap, bukan tidak mungkin akan ada parpol Koalisi Merah Putih yang juga berubah sikap mendukung pilkada langsung.

Menurut Ray, perubahan sikap dapat terjadi lantaran komitmen Koalisi Merah Putih terkait RUU Pilkada dibangun hanya untuk balas dendam setelah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kalah pada pilpres lalu.

Penolakan publik yang begitu masif terhadap pilkada lewat DPRD, menurut Ray, akan menggugah partai lain untuk berbalik mendukung pilkada secara langsung.

"Jika Demokrat setuju dengan pilkada langsung, jelas peta DPR berubah. Pendukung pilkada langsung akan memenangkan voting," kata Ray.

Sebelumnya, SBY menilai bahwa rakyat sudah terbiasa dengan pilkada langsung. SBY juga menilai, sistem tersebut cocok dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

SBY juga menilai, ada benang merah antara pilkada langsung oleh rakyat dan sistem presidensial yang tengah dijalankannya. (Baca: SBY Pilih Pertahankan Pilkada Langsung oleh Rakyat)

Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pernyataan SBY itu bukan sikap resmi pemerintah. (Baca: Mendagri: Pernyataan SBY soal Pilkada Langsung Bukan Sikap Resmi Pemerintah)

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Nasional
Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Nasional
YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

YLKI Sebut Kebijakan Pembebasan Tarif Listrik Kurang Tepat Sasaran

Nasional
30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

30.000 Napi Akan Dibebaskan, Ditjen Pemasyarakatan Berhemat Rp 260 Miliar

Nasional
Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Polri Rancang Operasi Ketupat 2020 Terkait Pengamanan Lebaran

Nasional
Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

Pembebasan 30.000 Narapidana akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

Mendagri: Tuntaskan Dulu Penanganan Covid-19, Pilkada Urusan Selanjutnya

Nasional
Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

Nasional
Pembatasan WNA Masuk Indonesia Tak Berlaku bagi Pekerja Proyek Strategis Nasional

Pembatasan WNA Masuk Indonesia Tak Berlaku bagi Pekerja Proyek Strategis Nasional

Nasional
Mahfud: Kebijakan Pemda soal Pembatasan Sosial Berskala Besar Harus Kompak dengan Pusat

Mahfud: Kebijakan Pemda soal Pembatasan Sosial Berskala Besar Harus Kompak dengan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X