Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adakah Tawaran Menteri dari Jokowi-JK untuk Koalisi Merah Putih?

Kompas.com - 18/09/2014, 17:32 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan, ia dan presiden terpilih Joko Widodo tidak mengalokasikan jatah menteri untuk partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih. Ia dan Jokowi juga tidak menawarkan kursi menteri kepada kader partai-partai tersebut.

"Ya pasti tidak (ada), dong. Siapa yang mau ditawarin?" ujar JK, seusai menghadiri acara Palang Merah Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Namun, lanjut Kalla, pihaknya terbuka jika partai dari Koalisi Merah Putih ingin merapat. Saat disinggung mengenai sinyalemen merapatnya Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat, ia menyatakan pintu terbuka untuk semua partai.

"Tentu (sambut) tangan terbuka. Banyak yang bikin komunikasi, bicara-bicara sih banyak. Yang namanya komunikasi antarpartai kan selalu ada," ujarnya.

Hingga saat ini, kata Kalla, belum ada pernyataan dari partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih akan merapat ke Jokowi-JK. Jika ada partai yang memutuskan bergabung, ia mengharapkan hal itu terjadi sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Jika ada tambahan kekuatan, kata dia, akan dipertimbangkan untuk masuk dalam kabinet.

"Kalau ada yang masuk lagi sebelum tanggal 20 (Oktober), tentu kita masukkan," kata Kalla.

Sebelumnya, pada 15 September lalu, Jokowi-JK mengumumkan ada 34 kementerian dalam kabinetnya. Komposisinya, 18 orang dari profesional dan 16 orang dari partai politik. Jumlah ini sama dengan kementerian pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ada perubahan nomenklatur hingga peleburan lembaga pada kabinet Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com