"Postur Kabinet Jokowi Cerminkan Realitas Politik Tak Ada yang Gratis"

Kompas.com - 16/09/2014, 17:39 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Sekretaris Jenderal PKB Imam Nahrowi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, calon presiden Joko Widodo, dan Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo (kiri ke kanan) saat acara deklarasi di Jakarta, Rabu (14/5/2014). KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMOSekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella, Sekretaris Jenderal PKB Imam Nahrowi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, calon presiden Joko Widodo, dan Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo (kiri ke kanan) saat acara deklarasi di Jakarta, Rabu (14/5/2014).
EditorSandro Gatra


SEMARANG, KOMPAS.com
 — Pengamat politik Universitas Diponegoro, Semarang, Teguh Yuwono, menilai postur kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla mencerminkan realitas sebenarnya dalam politik.

"Realitas politik yang tidak bisa dihindari Jokowi bahwa persoalan politik itu kan masalah 'bargaining' (tawar-menawar). Tidak ada koalisi yang tanpa syarat," kata Teguh di Semarang, Selasa (16/9/2014), seperti dikutip Antara.

Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya yang berjumlah 34 kementerian, terdiri atas 18 menteri dari profesional (non-partai politik) dan 16 orang asal parpol.

Menurut Teguh, postur kabinet Jokowi yang hampir sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang tidak bisa dihindari seiring "bargaining" politik.

"Dalam politik kan tidak ada yang gratis. Masa (parpol) memberi dukungan tanpa mengharap apa-apa. Kabinet ini merupakan kesempatan untuk membalas budi atas dukungan yang diberikan," katanya.

Kenyataannya, kata pengajar FISIP Undip itu, hampir setengah dari komposisi kabinet Jokowi diberikan kepada parpol. Hal itu membuktikan bahwa untuk menciptakan kabinet yang ramping memang tidak mudah.

Teguh menambahkan, semestinya tidak perlu ada posisi menteri koordinator (menko) kalau mau merampingkan kabinet karena kedudukannya di luar struktur, termasuk pula keberadaan wakil menteri.

"Jokowi kan masih menyisakan satu wakil menteri, yakni wamen luar negeri. Semestinya dihapus sekalian saja karena sudah ada sekretaris menteri, duta besar, dan direktur jenderal di kementerian," pungkas Teguh.



Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X