Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hashim Marahi Ahok karena Tak Pamit kepada Prabowo

Kompas.com - 15/09/2014, 13:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyayangkan sikap politisi Gerindra yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, yang mengundurkan diri dari keanggotaannya di Gerindra. Hashim kecewa karena Ahok tak berdiskusi terlebih dahulu dengan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto ataupun elite lainnya. (Baca: Ahok Rancang Waktu Bertemu Prabowo)

Hashim mengatakan sudah menyampaikan langsung kekecewaannya itu kepada Ahok.

"Saya marahin dia. Giliran saya marah. Yang biasanya marah kan Ahok. Saya baru tahu Anda beda pendapat kemarin. Sudah ketemu Pak Prabowo? Dia jawab belum. Bagaimana Pak Prabowo bisa tahu kalau Anda beda pendapat? Dia langsung diam," kata Hashim, dalam konferensi pers di Intercontinental Midplaza, Jakarta Pusat, Senin (15/8/2014) siang.

Hashim mengatakan, perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam sebuah partai politik. Oleh karena itu, dia mengatakan, hal tersebut sebaiknya dibicarakan dengan baik untuk mendapatkan jalan keluar. (Baca: Tak Berpamitan kepada Prabowo, Ahok Minta Maaf)

"Kita parpol bukan paguyuban, bukan arisan, tentu ada banyak beda pendapat. Saya kaget dia langsung keluar seperti ini," ujar Hashim.

"Yang dipersoalkan bukan Ahok beda pendapat. Beda pendapat biasa, lumrah, karena ini partai politik. Setiap organisasi ada beda pendapat. Kalau sudah diskusi, anggota tidak setuju mau mundur atau apa, silakan. Itu mekanisme yang benar, sesuai tata krama," papar adik kandung Prabowo itu.

Ahok memutuskan mundur karena tidak setuju dengan Gerindra, yang menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, tak lagi dipilih langsung oleh rakyat.

RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Sebelum Pilpres 2014, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih masih mendukung penyelenggaraan pilkada secara langsung. Namun, kini, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional berubah sikap dan mendukung agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

JK Respons Jokowi yang Tak Diundang Rakernas: Kan Bukan Lagi Keluarga PDI-P

Nasional
Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Istri hingga Cucu SYL Bakal Jadi Saksi di Persidangan Pekan Depan

Nasional
KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

KPK Akan Hadirkan Sahroni jadi Saksi Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Projo Sarankan Jokowi Gabung Parpol yang Nasionalis Merakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com