"Argumentasi Koalisi Merah Putih Hanya Akal-akalan, Nol Besar!"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Survei dan Opini Publik (Persepi) Yunarto Wijaya mementahkan semua argumentasi Koalisi Merah Putih yang mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Yunarto, tak ada kesulitan untuk menepis semua argumentasi tersebut.

Yunarto menjelaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menabrak sistem pemerintahan di Indonesia. Pasalnya, Indonesia menganut sistem presidensial. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka itu sama dengan menjalankan sistem parlementer.

"Soal tata negara, di mana ada negara yang sistem pemilunya berbeda? Presiden dipilih langsung, kenapa kepala daerah dipilih DPRD? Argumentasi mereka nol besar!" kata Yunarto, saat dihubungi, Sabtu (13/9/2014).

Yunarto juga menepis argumentasi partai koalisi Merah Putih yang mengatakan bahwa pilkada langsung berpotensi menimbulkan konflik sosial. Ia merujuk data Kementerian Dalam Negeri di mana pada 2011 hanya terjadi delapan konflik sosial dari 155 penyelenggaraan pilkada, dan pada 2012 hanya enam konflik yang terjadi dari 77 pilkada yang digelar.

"Artinya, tidak ada argumentasi kuat dari Koalisi Merah Putih selain asumsi," ujarnya.

Lalu, mengenai politik berbiaya tinggi yang menurut Koalisi Merah Putih dianggap dapat dihindari jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, bagi Yunarto, argumentasi itu juga tak realistis. Pilkada melalui DPRD diyakini tetap akan diwarnai praktik politik uang yang berlangsung ilegal.

Jika alasannya menekan biaya mahal dalam politik, kata Yunarto, maka skala prioritasnya adalah memberangus praktik politik uang yang dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Yunarto memandang argumentasi Koalisi Merah Putih aneh karena ingin menekan biaya tinggi dengan mengubah sistemnya.

"Seharusnya yang dipangkas politik uang yang ilegal, bukan sistemnya," ucap dia.

Selanjutnya, Direktur Eksekutif Charta Politica itu juga membantah jika lembaga survei dan konsultan politik sebagai pihak dibelakang gerakan penolakan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hal itu dituduh oleh juru bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya. (baca: Koalisi Merah Putih Anggap Penolak Pilkada oleh DPRD Tak Wakili Rakyat)

Yunarto menegaskan, selama ini calon kepala daerah lebih dulu berkoordinasi dengan partai untuk melakukan pemetaan politik melalui lembaga survei.

"Alasan Koalisi Merah Putih ini hanya akal-akalan karena tak legawa menerima hasil pemilu dan untuk memuaskan libido politik," ucapnya.

Sebelumnya, Tantowi merasa rakyat sebenarnya tidak berkeberatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ketidaksetujuan rakyat yang terdengar selama ini, menurut dia, hanya pembentukan opini semata.

"Rakyat yang mana (tidak setuju pilkada lewat DPRD)? Kasihan nama mereka dipakai oleh lembaga survei, konsultan politik, makelar politik, dan media yang terancam bangkrut. Serta kepala daerah yang mau maju lagi, tapi tanpa partai atau lagi cari perhatian agar duduk di kabinet," kata Tantowi melalui pesan elektronik kepada Kompas.com, Jumat (12/9/2014) siang.

Menurut Tantowi, berbagai kalangan yang selama ini menolak pilkada lewat DPRD tidaklah mewakili aspirasi rakyat. Pasalnya, mereka mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan mereka secara pribadi.

"Bukan rahasia lagi lembaga-lembaga survei itu bukan hanya dapat fee yang besar, tapi juga konsesi-konsesi ketika calon mereka menang. Wajar kalau mereka sekarang biayain LSM-LSM yang sekarang teriak-teriak atas nama 'rakyat' dan rencananya akan menyerbu DPR bahkan akan membakarnya," ujar Tantowi