Tim Transisi Senang Pemerintah Batal Beli Mercy untuk Kabinet Jokowi

Kompas.com - 11/09/2014, 09:46 WIB
Penampilan E 400 AMG kental dengan bodi bergaya sport Daimler AGPenampilan E 400 AMG kental dengan bodi bergaya sport
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengaku senang akhirnya pemerintah membatalkan pembelian mobil Mercedes Benz untuk jajaran kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. Hasto menilai, pembelian Mercy hanya akan menghambur-hamburkan uang negara.

"Ya, bagus sejak awal tanpa bermaksud melakukan intervensi terhadap pemerintahan saat ini, kita sudah mengkomunikasikan bahwa melihat sempitnya ruang fiskal, memang rasanya kurang pas untuk pengadaan mobil Mercy," kata Hasto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/9/2014) pagi.

"Kita lihat Jokowi sebagai Gubernur, meski sudah jadi presiden terpilih saja tetap menggunakan (Toyota) Kijang meski ada standar proteokolernya sendiri," tambah Wakil Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan ini.

Pembatalan pembelian mobil mercy, lanjut Hasto, menunjukkan bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saat ini sangat mengerti apa yang diinginkan pemerintahan mendatang. Dia meyakini, saling pengertian ini akan membuat proses transisi berjalan mulus.

"Spirit antara pemerintahan SBY dan Jokowi saya rasa sudah satu padu. Ada spirit kebersamaan," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah menetapkan Mercedes-Benz sebagai pemenang lelang pengadaan mobil dinas menteri, pejabat setingkat menteri, mantan presiden, dan mantan wakil presiden dengan nilai tender sebesar Rp 91,94 miliar untuk pengadaan 72 Mercy tipe E-Class 400.

Namun, pengadaan mobil ini ditolak oleh Jokowi. Penolakan itu telah menyampaikan langsung kepada Mensesneg Sudi Silalahi. (baca: Pemerintah Batal Beli Mercy Bukan karena Penolakan Jokowi)

Baca juga:

Ini Alasan Pemerintah Batalkan Pembelian Mercy untuk Kabinet Jokowi)

Mercy Baru Dibatalkan, Menteri-menteri Jokowi Akan Gunakan Mobil Dinas Lama



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X