Kompas.com - 05/09/2014, 19:25 WIB
Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen mengadakan konferensi pers terkait penahanan dua wartawan Perancis di Papua, Jumat (5/9/2014). KOMPAS.com/Abba GabrillinDewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen mengadakan konferensi pers terkait penahanan dua wartawan Perancis di Papua, Jumat (5/9/2014).
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta agar dua wartawan Arte TV dari Perancis yang saat ini ditahan oleh Polda Papua segera dideportasi dari Indonesia. Kedua wartawan asing tersebut ditahan karena diduga melakukan peliputan tanpa disertai visa khusus bagi jurnalis.

"Kami ingin membatasi ini hanya masalah keimigrasian saja," ujar Bagir Manan dalam konferensi pers, di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).

Bagir mengatakan, di beberapa negara yang di wilayahnya sering terjadi konflik dan kerusuhan memang terdapat aturan yang mengatur izin visa dan urusan administratif lainnya. Jika demikian, pemerintah setempat juga perlu memberikan status khusus suatu wilayah dan menginformasikan hal tersebut kepada publik.

Meskipun demikian, Bagir mengatakan, saat ini tidak ada status khusus maupun darurat di wilayah Papua. Menurut Bagir, Papua adalah wilayah yang tertib sipil, dan setiap orang boleh bepergian dan melakukan aktivitas di wilayah tersebut.

Sebelumnya, pada Rabu (6/8/2014), kepolisian Papua menahan dua wartawan asing asal Perancis, yaitu Thomas Charles Dandois dan Marie Valentine Bourrat. Kedua wartawan tersebut ditangkap karena keduanya menggunakan visa turis dalam menjalankan tugas peliputan di Papua.

Kedua wartawan itu juga diduga terkait dengan peristiwa penembakan di Lanny Jaya, Papua, pada beberapa waktu lalu. Sebelum ditangkap, Thomas dan Valentine diduga mengadakan hubungan dengan kelompok sipil bersenjata, yang berkaitan dengan peristiwa penembakan tersebut.

Sementara itu, kuasa hukum wartawan Perancis, Aristo Pangaribuan, saat ditemui di Gedung Dewan Pers mengatakan, dari hasil penyelidikan polisi, kedua kliennya tersebut tidak terbukti memiliki keterlibatan dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Senada dengan Dewan Pers, Aristo juga meminta agar pemerintah segera melakukan deportasi terhadap dua wartawan Perancis.

"Mereka (Thomas dan Valentine) benar-benar hanya ingin melakukan peliputan saja. Mereka tidak terlibat dengan aksi propaganda apa pun," kata Aristo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Institut Sarinah Usul agar Pancasila Masuk Landasan Hukum Revisi PP 57/2021

Nasional
Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Siklon Tropis Surigae Meningkat, 9 Provinsi Diminta Waspadai Hujan dan Angin Kencang

Nasional
Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Kompolnas Minta Polda Sultra Tak Perlu Tunggu Laporan untuk Periksa Penyidik yang Siksa Anak di Bawah Umur

Nasional
Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Kemendagri: 37.903.423 Penduduk Telah Melaporkan Golongan Darah

Nasional
TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

TKI Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia, 2 Pelaku Telah Ditangkap

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Pimpinan Komisi IX Sesalkan Kasus Penganiayaan Perawat di Palembang

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Nasional
Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

Nasional
Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

Nasional
1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

Nasional
Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Nasional
Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

Nasional
Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X