Kementerian Hukum dan HAM Butuh 1.000 CPNS

Kompas.com - 02/09/2014, 09:48 WIB
Ilustrasi tes CPNS TRIBUN / HERUDINIlustrasi tes CPNS
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka kesempatan kepada para lulusan D-3 dan S-1 yang berminat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di berbagai unit kerja Kemenhuk dan HAM, termasuk di kantor wilayah di seluruh Indonesia. Mereka secara total membutuhkan 1.000 CPNS.

Sekretaris Jenderal Kemenhuk dan HAM Ambeg Paramata selaku Ketua Panitia Pengadaan CPNS 2014 Kemenhuk dan HAM menyebutkan, pelamar mendaftar secara online melalui situs panitia seleksi nasional (panselnas) untuk mendapatkan username dan password.

Pendaftaran dilakukan melalui alamat BKN dengan menggunakan username dan password yang diperoleh melalui mekanisme pada poin 1 untuk mendapatkan kartu registrasi. Pendaftaran dibuka pada tanggal 13-27 September 2014.

Pelamar merupakan lulusan D-3 dengan IPK minimal 2,75 atau sarjana S-1 dengan IPK minimal 2,75.

Berkas lamaran dimasukkan dalam map warna kuning untuk sarjana S-1 dan warna hijau untuk D-3. Di luar map tertulis:
* Nama
* Tempat dan tanggal lahir
* Pendidikan
* Kualifikasi jabatan yang dipilih
* Alamat saat ini
* Nomor telepon yang mudah dihubungi
* Alamat e-mail

Berkas lamaran terdiri dari:

Surat lamaran bermeterai Rp 6.000, ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Lampiran berkas lamaran meliputi:

1. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisasi (legalisir) oleh pejabat yang berwenang.
2. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian yang telah dilegalisasi.
3. Fotokopi akta kelahiran/surat kenal lahir.
4. Surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna, tidak tuli, dan tidak bertato dari dokter rumah dakit pemerintah.
5. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan tidak terikat dengan instansi lain, baik pemerintah maupun BUMN, dengan dibubuhi meterai Rp 6.000.
7. Tanda bukti cetak/prin kartu registrasi.
8. Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku.
9. Pasfoto berwarna dasar biru berukuran 3 x 4 sebanyak dua lembar (untuk kartu peserta ujian).

Pengiriman berkas lamaran dimulai pada 14-29 September 2014 ke alamat:
a. untuk unit pusat, kirim ke PO BOX 8898 JKT 10000.
b. untuk kantor wilayah, alamat dapat diunduh di sini.

Khusus untuk wilayah Papua dan Papua Barat, pendaftaran dilakukan secara langsung ke kantor wilayah dengan membawa berkas persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan mulai tanggal 2 Oktober sampai 8 Oktober 2014 (hari kerja kantor). Rincian formasi dapat dilihat di sini.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amnesty: Ada 47 Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua Sejak 2018

Amnesty: Ada 47 Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua Sejak 2018

Nasional
Nobar Film G30S/PKI, Polisi Tegaskan Tak Keluarkan Izin Keramaian

Nobar Film G30S/PKI, Polisi Tegaskan Tak Keluarkan Izin Keramaian

Nasional
Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19 Kembangkan Masker Khusus untuk Daerah Zona Merah

Nasional
Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Ketua Satgas Covid-19: Harusnya Kita Bisa Periksa 38.000 Orang Per Hari

Nasional
KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

KPU: Calon Kepala Daerah Harus Mundur dari DPR/DPD/DPRD

Nasional
Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Peneliti LIPI: Kasus Pendeta Yeremia Tak Bisa Diselesaikan dengan Santunan

Nasional
10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

10 Strategi Pemerintah Tekan Angka Kematian Covid-19

Nasional
Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Satgas: Kalau Kita Sendirian yang Patuh Protokol Kesehatan, Percuma...

Nasional
Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Akhiri Konflik Papua, Pemerintah Diminta Buka Dialog dan Rekonsiliasi

Nasional
102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

102 Juta Orang akan Disuntik Vaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Siapa Saja?

Nasional
Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Satgas: Tersisa 3.750 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Jakarta

Nasional
Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Doni Monardo Sebut Sekitar 45 Juta Warga Indonesia Yakin Tak Akan Tertular Covid-19

Nasional
Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Ketua Baleg: Rapat Panja Rampung, RUU Cipta Kerja Masuk ke Tahap Tiga

Nasional
Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Dilimpahkan ke Kejari Jaktim, Djoko Tjandra dkk Ditahan di Rutan Cipinang

Nasional
Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Pakar Hukum: Presiden Dapat Tunda Pilkada Tanpa Libatkan DPR dan KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X