Pembahasan Tatib UU MD3 Harus Transparan

Demikian disampaikan perwakilan salah satu lembaga yang terlibat dalam koalisi masyarakat sipil, Indonesia Budget Center Roy Salam dalam jumpa pers Minggu, (31/8/2014) di Jakarta.

Roy mengatakan, masih banyak kejanggalan dalam revisi UU MD3 yang disahkan DPR sehari menjelang pilpres, 8 Juli 2014 tersebut. Ia mencontohkan, semakin tidak terakomodirnya keterlibatan perempuan dalam parlemen.  Hal ini menurut dia karena dalam pembahasan revisi UU cenderung dilakukan tertutup.

Selain itu, perwakilan perempuan dalam pansus revisi maupun pansus tatib yang disahkan 26 Agustus lalu juga sangat minim.

"Karena itu pembahasan tatib saat ini harus transparan. Dan pansus jangan tergesa membahas hanya karena ingin menargetkan disahkan pada periode ini," katanya.

Selain soal keterwakilan perempuan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD ini juga dinilai bermasalah oleh sejumlah pihak. Uji materi kemudian diajukan oleh banyak pihak diantaranya PDI-P, DPD RI, sejarawan JJ Rizal yang didampingi LBH Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan beberapa aktivis perempuan.