JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Haryanto mengatakan, pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), Rabu (27/8/2014), membuka peluang bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi Jokowi-Jusuf Kalla.
Namun, kemungkinan koalisi ini lagi-lagi akan bergantung pada komunikasi antara SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Gun Gun menuturkan, Partai Demokrat dan SBY saat ini terlihat menjaga jarak dengan koalisi Merah Putih. Hal ini terlihat dari tidak ikutnya Demokrat dalam koalisi permanen Merah Putih. Namun, hal ini bukan berarti Partai Demokrat akan bergabung ke koalisi Jokowi-JK.
"Masih ada barrier SBY dan Megawati," kata Gun Gun, saat dihubungi, Kamis (28/9/2014).
Menurut dia, komunikasi SBY dengan Jokowi memang lebih mudah untuk membahas proses transisi. Namun, apabila bicara pembentukan koalisi di parlemen, Jokowi bukanlah pengambil keputusan.
"Pasti melibatkan partai, dan decision maker ada di bu Mega. Kalau koalisi mau terbangun, harus ada prasyarat membaiknya komunikasi politik ibu Mega dan SBY," ucap Gun Gun.
Dalam koalisi pengusung Jokowi-JK hanya ada empat partai di DPR periode 2014-2019, yakni PDI-P, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Koalisi itu hanya memperoleh 207 kursi di DPR.
Dalam koalisi Merah Putih, ada lima parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Koalisi itu memiliki 292 kursi di DPR.
Adapun Demokrat memperoleh 61 kursi di DPR selanjutnya. Dengan demikian, Jokowi-JK masih membutuhkan tambahan parpol dalam koalisi untuk mengamankan kebijakannya mendatang yang perlu pembahasan di parlemen.
"Saya melihat lebih baik Jokowi mengajak koalisi Partai Demokrat yang sebelumnya menyatakan netral daripada Partai Golkar karena dengan Demokrat lebih bulat selama bisa mendapat dukungan dari SBY. Kalau Golkar, terlalu banyak faksi yang membuat koalisi nanti tidak stabil," kata Gun Gun.
Demokrat sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan Jokowi-JK nantinya. Keputusan itu diyakini tidak akan berubah. (baca: Max: SBY Tak Pernah Ingkar Janji, Demokrat Tak Akan Gabung Koalisi Jokowi-JK)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.