Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Kita Lihat Konsistensi PDI-P Tolak Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 27/08/2014, 13:25 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan, konsistensi PDI Perjuangan bakal diuji di awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, PDI-P selalu menolak kenaikan harga BBM bersubsidi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau PDI-P dari awal sangat menolak, tidak setuju kenaikan BBM, bagaimana dengan situasi sekarang saat pemerintahan Jokowi yang ditopang PDI-P? Akan kita lihat nanti," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan, jika PDI-P konsisten dengan sikapnya saat menjadi oposisi, mestinya PDI-P tetap bertahan dengan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kalau mau konsisten harusnya dipertahankan," katanya. 

Presiden SBY dan Jokowi akan melakukan pertemuan di Bali pada hari ini untuk membahas masalah transisi pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengaku akan membahas masalah BBM bersubsidi. Jokowi ingin agar anggaran subsidi BBM dikurangi. Konsekuensinya, harga BBM bersubsidi naik.

Sejumlah kalangan meminta agar Presiden segera mengatasi krisis BBM dengan menaikkan harga BBM.

PT Pertamina mengumumkan, setelah mendapat arahan dari pemerintah, mereka menormalkan pasokan BBM ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di sejumlah daerah.

Akan tetapi, langkah ini tidak menghilangkan ancaman krisis BBM karena alokasi kuota BBM bersubsidi yang mencapai 46 juta kiloliter akan segera habis apabila tidak ada langkah strategis.

PDI-P sempat menentang ketika pemerintah hendak menaikkan harga BBM bersubsidi. (baca: Ini Alasan PDI-P Menolak Opsi Pemerintah soal Kenaikan Harga BBM dan PDI-P Lobi Partai Lain Tolak Harga BBM Naik)

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan BBM bersubsidi sebesar Rp 6.500 untuk jenis premium dan Rp 5.500 untuk solar per liter pada 22 Juni 2013. (baca: Sah, Harga Premium Jadi Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500 Per Liter)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com