Merekalah "Benteng" Mahkamah Konstitusi

KOMPAS.com - Pasukan kepolisian, dalam balutan seragam serba coklat, menjadi aspek penting dalam kelancaran sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Layaknya benteng, mereka berkomitmen menjaga keamanan, terutama saat menghadapi aksi massa selama sidang. Tidak tanggung-tanggung, para polisi di garda terdepan itu harus menahan lapar, haus, dan hasrat ke kamar kecil jika mereka sedang bertugas.

Salah satu polisi di garda terdepan itu adalah Brigadir Dua (Bripda) Ugantaruna Rijuma. Pada Rabu (20/8/2014) siang, dia berdiri tegap dengan posisi istirahat di depan gedung MK. Melalui kacamata hitam yang melindungi matanya dari terik matahari, anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya itu menyaksikan ribuan demonstran di hadapannya.

Rijuma termasuk personel Pasukan Pengendali Massa Polda Metro Jaya sehingga ia menjadi bagian ”pagar hidup” untuk membentengi gedung MK dari ulah massa. Ia tidak goyah sedikit pun meski harus berdiri sekitar satu jam tanpa jeda. Selain itu, ia juga wajib mengabaikan bunyi dering ponsel di sakunya, serta ”cuek” dengan sikap puluhan demonstran yang menjadikannya latar foto untuk mengabadikan kehadiran mereka dalam aksi tersebut.

Mereka tidak boleh mengobrol dengan teman di sebelahnya. Jika melanggar, saat apel pembubaran pada sore hari, hukuman push-up 50 kali menjadi ganjarannya. Yang boleh mereka lakukan hanyalah menggerakkan jari kaki dan tangan. Hal itu untuk mengalirkan aliran darah di kedua organ tubuh itu.

”Bahkan, kami juga harus menahan lapar, haus, dan keinginan ke kamar kecil. Ini juga tidak mudah,” kata Rijuma, yang ditemui di sela-sela masa istirahat.

Ya, seusai bertugas dan bergantian dengan regu lain, mereka memperoleh waktu istirahat selama dua jam. Pasukan ”pagar hidup” itu terdiri atas dua peleton. Setiap peleton berisi 35 orang.

Rijuma dan anggota peleton lain seakan tak takut terhadap ancaman yang disampaikan orator aksi. Jika ada aksi anarkistis, sebuah helm dan tameng disiapkan untuk setiap anggota. Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan senapan gas air mata. Seluruh perlengkapan itu bisa mereka gunakan di bawah komando.

”Kalau mereka rusuh, otomatis mereka mencoreng reputasi capres yang mereka dukung. Kami berusaha untuk tidak terpancing,” kata Rijuma, yang harus merelakan waktu kuliahnya selama bertugas.

Tugas tidak mudah juga diemban Brigadir Kepala Aris Riano. Anggota Kepolisian Lalu Lintas Polda Metro Jaya itu bertugas mengatur lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, tepat di depan gedung MK.

Selain mengatur arus lalu lintas, ia juga harus menghadapi ratusan pengendara kendaraan bermotor yang cuek memarkirkan kendaraannya. Meskipun kepolisian telah menyiapkan lokasi parkir di kawasan Monumen Nasional (Monas), nyatanya demonstran memarkir motor dan mobil di depan gedung Kementerian Perhubungan yang berada dua gedung di sebelah selatan gedung MK. Hal ini mengakibatkan kemacetan sepanjang sekitar 1 kilometer. Satu jalur bus transjakarta yang tersedia tidak cukup mengurai seluruh kendaraan.

”Satu orang bisa kami imbau parkir di Monas, tetapi lima orang setelahnya kembali parkir di sini (depan Kemenhub). Kami sulit mengatur mereka sebab setiap anggota harus menertibkan hingga 10 kendaraan bersamaan,” kata Aris.

Tak hanya masalah parkir, Aris dan anggota polantas lain juga harus menerima kenyataan demonstran melanggar peraturan lalu lintas, seperti pengendara motor yang tidak memakai helm. ”Kalau kami menilang mereka, kami takut mereka marah dan suasana semakin panas. Karena itu, kami menghindari (tilang),” ucap Aris.

Siaga 24 jam

Sementara sebagian polisi bertugas dari pukul 06.00 hingga usainya sidang di MK, sebagian rekannya bersiaga 24 jam. Pasukan Brigade Mobil (Brimob) Polda Metro Jaya yang berjumlah enam peleton, atau sekitar 180 anggota, adalah penjaga MK selama 24 jam. Sebanyak 30 polisi yang tergabung dalam satu peleton secara bergiliran menjaga gedung MK selama sehari penuh.

Bripda Risky Isda, pada pukul 17.30, masih berkeliling di seluruh sudut gedung MK. Ia memastikan seluruh unsur pimpinan MK telah pulang serta aksi demonstrasi telah usai. Di saat yang sama, polisi lain sedang melakukan apel pembubaran.

”Tugas kami memastikan seluruh kondisi aman. Kami paling bertanggung jawab atas keamanan gedung serta pimpinan MK,” kata Risky.

Dalam sepekan, Risky mendapatkan jatah dua kali berjaga selama 24 jam. Hal itu merupakan bagian tugas anggota Brimob sebagai pasukan pamungkas jika terjadi kerusuhan. Sebuah ruangan 3 meter x 4 meter yang berada di basement gedung menjadi tempat istirahatnya.

Demi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Brimob menyediakan sekitar 20 sepeda motor pengaman dan 3 mobil barakuda. Kendaraan itu digunakan untuk mengevakuasi pimpinan MK jika terjadi keadaan darurat. Selain itu, setiap polisi juga mengenakan rompi anti peluru dan dilengkapi senapan, yang bisa disesuaikan pelurunya bergantung tingkat kerusuhan. Senapan itu memiliki beberapa peluru, seperti peluru karet, gas air mata, dan merica.

Ketika waktu istirahat tiba, mayoritas polisi memanfaatkan waktu untuk tiga hal, yaitu makan, tidur, dan memainkan alat komunikasi mereka.

Polda Metro Jaya memberlakukan empat ring untuk menjaga MK. Setiap ring terdiri dari pengamanan dalam gedung sidang, akses masuk, halaman gedung, dan jalan sekitar gedung MK. Jumlah total petugas yang bersiaga sekitar 20.000 polisi.

Alasan kesungguhan mereka bertugas, mereka sepakat keamanan MK menjadi cerminan kondisi Indonesia. Jika MK rusuh, mereka menganggap hal itu bisa menular ke daerah lain. Tujuan mereka bertugas tidak muluk. ”Kami ingin memastikan masyarakat bisa tidur nyenyak,” ujar Rijuma. Itu indikator keberhasilan mereka dalam mempersembahkan keamanan di Tanah Air. (A07)