Bagaimana Nasib Tank Leopard pada Era Jokowi-JK?

Kompas.com - 15/08/2014, 19:27 WIB
Tank Leopard akan dipamerkan pada Indo Defence Expo 2012 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (5/11/2012). Pameran pertahanan ini akan berlangsung pada 7 - 10 November 2012 mendatang.  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Tank Leopard akan dipamerkan pada Indo Defence Expo 2012 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (5/11/2012). Pameran pertahanan ini akan berlangsung pada 7 - 10 November 2012 mendatang.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mengatakan, pihaknya akan mengkaji soal keberadaan main battle tank (MBT) Leopard dalam postur pertahanan Indonesia. Andi menyebut pihaknya belum mengambil keputusan apa pun terhadap tank itu.

"Harus dilihat dulu kontraknya seperti apa, kesiapan infrastruktur pertahanan, terutama Angkatan Darat, seperti apa," kata Andi di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Mantan Dosen Universitas Indonesia itu mengaku belum tahu kontrak pengadaan MBT yang didatangkan dari Jerman tersebut. Dia hanya mengetahui bahwa pada awal Oktober, sekitar 25 unit tank tersebut akan datang dari total 120 unit.

"Harus dilihat konsekuensi-konsekuensi dari pengadaan tersebut, termasuk anggaran kedatangan tank Leopard," kata Andi.

Andi juga belum bisa berkomentar soal kemungkinan menghentikan MBT tersebut. Kendati demikian, dia mengatakan terbuka kemungkinan program pengadaan tank Leopard direvisi pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau Pak Jokowi meminta itu direvisi dari program pengadaan tank Leopard, kita cari opsi-opsinya," kata Andi.

Sebelumnya, Jokowi mengangkat isu soal pembelian tank Leopard dalam debat capres pada Minggu (22/6/2014) malam. Jokowi mengaku tidak setuju dengan pengadaan tank itu karena berat tank bisa merusak jalan dan jembatan.

"Tank Leopard terlalu berat, 62 ton. Lewat jalan rusak semua, apalagi jembatan kita tidak kuat menahan beban 62 ton," ujar Jokowi.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X