Dalam Sidang DKPP, Prabowo Dituding Palsukan Biodata

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik mempersoalkan jabatan calon presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) dalam biodata. Mereka berencana menghadirkan saksi dari HKTI untuk memperkuat tuduhannya.

"Penulisan sebagai Ketua Umum HKTI merupakan suatu kebohongan publik pada saat itu (pencalonan)," kata anggota Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik, Sigop Tambunan, saat sidang kedua DKPP di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (11/8/2014).

Sigop mengatakan, pihaknya melaporkan Badan Pengawas Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap tidak melakukan verifikasi biodata capres. Menurut dia, verifikasi tersebut menjadi kewajiban Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden.

Anggota lainnya dalam tim tersebut, Fernando Silalahi, menyatakan akan menghadirkan saksi dari HKTI dalam persidangan selanjutnya di DKPP. Kendati demikian, ia tidak mengungkapkan siapa saksi yang dimaksud.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DKPP yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim DKPP, Jimly Asshidique, mempersilakan pihak pengadu untuk mengajukan saksi secara tertulis. DKPP akan menerimanya sepanjang memiliki relevansi dengan kode etik. "Kalau tidak ada (relevansinya), tidak perlu, terlalu panjang," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Dalam pokok perkara yang teregistrasi di DKPP, Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik mempersoalkan data dalam situs web KPU soal daftar riwayat hidup calon presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai data Prabowo menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tidak benar. Mereka menemukan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2012 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-14AH04.06 Tahun 2011, yang menyebutkan Ketua Umum HKTI periode 2010-2015 adalah Oesman Sapta.