Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Tokoh Penting, Pemecatan Agung Dinilai Rugikan Golkar

Kompas.com - 10/08/2014, 18:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie diimbau untuk berhati-hati dalam mengelola perbedaan yang terjadi di internal. Imbauan itu diberikan menyusul makin memanasnya situasi internal Golkar setelah dilakukannya pemecatan pada sejumlah pengurus pusat partai tersebut.

"Sebagai partai yang senior, seharusnya Golkar bisa lebih demokratis," kata pengamat politik dari Pol-Tracking, Hanta Yudha, dalam sebuah diskusi, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2014).

Ia menjelaskan, Aburizal seharusnya tak perlu memecat dan mencopot jabatan struktural sejumlah pengurus partai yang menyuarakan pendapat berbeda terkait langkah politik atau waktu pelaksanaan musyawarah nasional. Perbedaan pendapat itu disarankan dikelola dengan baik melalui ruang mediasi.

Ia melanjutkan, pemecatan yang dilakukan Aburizal akan menimbulkan respons negatif di tubuh partai tersebut. Respons negatif itu akan semakin menguat, dan menyebar dari dalam serta luar partai setelah Aburizal memecat Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

"Agung itu tokoh penting, pemecatan dia akan menimbulkan turbulensi kencang, dan pesawat yang bernama Golkar akan dirugikan," ucapnya.

Menurut Hanta, seluruh faksi di tubuh Golkar harus segera berkomunikasi untuk menyudahi konflik. Ia sarankan agar seluruh faksi di internal Golkar itu untuk memprioritaskan kelangsungan Golkar ketimbang kepentingan masing-masing faksinya.

"Kader Golkar harus berpikir ini tentang Golkar, bukan faksi," ungkap Hanta.

Diberitakan sebelumnya, konflik yang terjadi di internal Golkar terus memanas. Pemicu konflik itu adalah karena banyaknya politisi Golkar yang kecewa dengan kepemimpinan Aburizal Bakrie. Golkar kalah dalam pemilihan umum legislatif. Setelah itu, Golkar tak mendapat teman koalisi demi mengusung Aburizal  dalam pemilihan presiden.

Gagal mengusung calon presiden sendiri, Golkar kemudian mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Langkah ini dituding sebagai keputusan sepihak oleh sejumlah kader Golkar. Sejumlah politisi Golkar menentang putusan ini dan memilih mendukung pasangan Jokowi-JK.

Beberapa politisi Golkar yang tak sejalan dengan keputusan partai dikenakan sanksi pencopotan jabatan struktural dan pemecatan sebagai kader.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com