Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepolisian Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi

Kompas.com - 19/07/2014, 13:00 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi isu-isu yang beredar menjelang pengumuman rekapitulasi pemilihan presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli mendatang.

Boy mengatakan, pihaknya menyadari bahwa ada informasi-informasi yang meresahkan masyarakat. "Kami sarankan untuk tidak terlalu terprovokasi dengan hal-hal seperti itu," kata Boy melalui sambungan telepon dalam sebuah acara diskusi yang digelar di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Boy pun meminta masyarakat untuk mempercayakan proses pengamanan kepada kepolisian. Sebab untuk mengamankan situasi menjelang 22 Juli, kepolisian telah menyiapkan rencana yang sebaik-baiknya.

Dia juga meminta masyarakat untuk ikut melaporkan kepada Kepolisian jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. "Seperti aksi-aksi yang mengarah ke kekerasan, kita harapkan masyarakat bisa memberikan informasi kepada petugas kami sehingga kita bisa lebih awal mengantisipasi," sambung Boy.

Menurut Boy, terkait dengan pengamanan pilpres, Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman telah menyampaikan instruksi agar tidak menganggap remeh informasi apa pun. Pengawalan dari waktu ke waktu proses perhitungan suara pilpres, kata dia, diminta betul-betul dicermati.

"Itulah yang harus kita cermati dan bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh tanah air, kita pastikan kondisi baik," ujar Boy.

Sejauh ini, menurut dia, proses perhitungan suara pilpres berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada penundaan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

Terkait dengan pengumuman hasil rekapitulasi suara, lanjut Boy, Kepolisian juga telah menerima info dari masing-masing tim sukses bahwa relawan dari dua pasangan capres akan menggelar aksi damai di Balai Kartini pada Minggu (20/7/2014) pada pukul 13.00.

Boy mengaku sudah mendapat informasi bahwa tim resmi kedua pasangan calon presiden-wakil presiden tidak akan mengerahkan massa pada 22 Juli mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Sebut Buku Partai yang Disita KPK Berisi Arahan Megawati, Adian: Boleh Enggak Kita Waspada?

Nasional
“Saya kan Menteri...”

“Saya kan Menteri...”

Nasional
Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Zulhas Sempat Kecewa PAN Hanya Dapat 48 Kursi DPR RI pada Pemilu 2024

Nasional
Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Politikus PDI-P Ingatkan Pemerintah Hati-hati dalam Penegakan Hukum

Nasional
Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

Nasional
Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

Nasional
Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

Nasional
Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

Nasional
Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Nasional
Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

Nasional
Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

Nasional
[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

[POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com