Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Pertanyakan Pernyataan Ketua Partai pada Deklarasi Koalisi Merah Putih

Kompas.com - 17/07/2014, 13:47 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan mempertanyakan tujuan koalisi permanen yang dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Senin (14/7/2014). Menurut Luhut, ada yang janggal dari pernyataan ketua umum partai anggota koalisi tersebut tentang adanya ancaman mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

"Kami para purnawirawan jadi bertanya-tanya, apakah hanya mereka yang membentengi Pancasila? Apakah mereka ini lebih Pancasilais dari kita ini? Statement itu betul-betul menggelitik kami. Sangatlah tidak pantas bila ini diucapkan dan terkesan kelompok sana saja yang mempertahankan Pancasila," ujar Luhut melalui keterangan tertulis, Kamis (17/7/2014).

Luhut mengatakan, ia pun sudah memperjuangkan dan mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Karena itu, ia menilai pernyataan yang dilontarkan dalam deklarasi Koalisi Merah Putih tersebut tidak beralasan sama sekali.

Dalam deklarasi Koalisi Merah Putih lalu, para ketua umum partai pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memberikan sambutan terkait pembentukan secara permanen koalisi tersebut. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang mengatakan bahwa saat ini ada pihak yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan ideologi lain. Aburizal tidak menyebutkan siapa pihak-pihak yang dimaksudnya tersebut. (baca: Aburizal: Jangan Sampai Pancasila Diganti Ideologi Lain).

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali juga menyinggung soal pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Dia mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih akan menjadi pengawal pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, kuat dalam melindungi ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. "Kalau ada ideologi yang lain, itu berarti kita harus lawan," kata Suryadharma dalam deklarasi itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Nasional
Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Nasional
MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

Nasional
DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Nasional
Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Nasional
Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Nasional
Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Nasional
Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Nasional
DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Modal 'Hattrick' Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Modal "Hattrick" Menang Pemilu, PDI-P Klaim Paling Siap Hadapi Pilkada

Nasional
60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

60 Orang yang Bekerja di DPR Terindikasi Main Judi Online, 2 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Berkaca Perang Rusia-Ukraina, Indonesia Kembangkan Alat Tangkal Serangan Siber lewat Udara

Nasional
'Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik'

"Polri Harus Kembali ke Jati Diri sebagai Alat Negara yang Menjaga Jarak dengan Kepentingan Politik"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com