Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Bantah Mudah Tergoda Kekuasaan

Kompas.com - 15/07/2014, 18:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar Indra J Piliang membantah partainya mudah tergoda oleh kekuasaan. Ia mengatakan, Golkar akan selalu berusaha ada dalam pemerintahan, tetapi bukan karena haus kekuasaan.

Indra mengatakan, dalam kurikulum Golkar, tidak ada materi yang menjadi panduan ketika Golkar berada di luar pemerintahan. Untuk itu, ia merasa sangat wajar jika Golkar selalu berusaha masuk di pemerintahan, kecuali kurikulum Golkar direvisi.

"Kalau kita mau oposisi, kurikulumnya harus diubah. Harus ada pendidikan dalam internal Golkat mengenai oposisi, garisnya seperti apa," kata Indra di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).

Hal itu disampaikan oleh Indra untuk menanggapi tulisan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra di akun Twitter-nya, Senin (14/7/2014) kemarin. Yusril meragukan konsistensi Golkar dalam Koalisi Merah Putih karena menganggap partai tersebut akan selalu mencari cantolan kekuasaan di setiap era pemerintahan.

Indra memberikan respons positif untuk Yusril. Akan tetapi, ia meminta semua pihak memahami garis ideologis yang dimiliki oleh Golkar. Inisiator poros muda Golkar itu menyampaikan, Golkar menganut trilogi pembangunan plus, yakni pertumbuhan ekonomi, pemerataan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan nasionalisme baru.

Oleh karena itu, ketika banyak internal Golkar menolak keputusan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mendukung pembentukan secara permanen Koalisi Merah Putih, alasannya karena ada pelanggaran paham yang dianut, yaitu poin stabilitas politik. Indra menilai stabilitas politik tak akan tercapai jika koalisi dilakukan secara permanen.

"Itu alasannya, bukan karena haus kekuasaan, tapi karena koalisi permanen melanggar satu prinsip. Kita sih ingin cair saja, tapi ada aturan Golkar yang dilanggar," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

PDI-P Buka Peluang Usung Anies Baswedan, tapi Tunggu Restu Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com