Kompas.com - 13/07/2014, 20:53 WIB
Capres dari poros Gerindra, Prabowo Subianto berbincang dengan capres dari poros PDIP, Jokowi-JK saat acara pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014). Pada pengundian ini, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut satu sedangkan Jokowi-JK nomor urut dua. TRIBUNNEWS/HERUDINCapres dari poros Gerindra, Prabowo Subianto berbincang dengan capres dari poros PDIP, Jokowi-JK saat acara pengundian dan penetapan nomor urut untuk pemilihan presiden Juli mendatang di kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014). Pada pengundian ini, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan nomor urut satu sedangkan Jokowi-JK nomor urut dua.
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai lembaga penyiaran, RRI dinilai tetap berhak melakukan penelitian dan hitung cepat atau quick count Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Karena itu, Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) mempertanyakan langkah Komisi DPR I yang akan memanggil redaksi RRI.

"Langkah Komisi I ini sebenarnya sangat kami sesalkan. Ini sudah terlalu jauh. Jangan tempatkan quick count sebagai momok. Ini kan juga untuk penyelenggaraan pemilu," ujar peneliti Perkumpulan Media Lintas Komunitas, Ahmad Faisol, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/7/2014).

Menurut Ahmad, penelitian juga merupakan salah satu fungsi jurnalisme yang dijalani media massa. Dia menganggap, sepanjang survei dan perhitungan dilakukan dengan metodologi dan kaidah penelitian yang benar, tidak masalah jika RRI untuk merilis hasil hitung cepatnya.

Ia menuturkan, walaupun pengelolaannya dibiayai negara,  RRI tetap berhak menghitung hasil pilpres untuk kepentingan data dan penelitian media tersebut.

"Kami kan bisa minta mereka mempertanggungjawabkan hasilnya. Komisi I dan Komisi Penyiaran bisa lakukan audit pada metodologi yang dipakai RRI," kata Faisol.

Sebelumnya, Komisi I DPR berencana memanggil jajaran direksi RRI pasca-hasil hitung cepat lembaga itu disiarkan di sejumlah lembaga penyiaran.

Hasil hitung cepat RRI menunjukkan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 52,71 persen. Adapun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 47,29 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Komisi I berencana memanggil jajaran direksi RRI terkait penayangan quick count mereka di sejumlah lembaga penyiaran," kata Ketua Komisi I Mahfud Siddiq.

Menurut Mahfud, RRI bukanlah lembaga survei resmi yang dapat melakukan hitung cepat. Di samping itu, kata dia, RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang harus dapat menjaga netralitasnya saat pilpres.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR: Jangan karena Kejar Terget Vaksinasi, Prokes Diabaikan

Anggota DPR: Jangan karena Kejar Terget Vaksinasi, Prokes Diabaikan

Nasional
LIVE STREAMING: Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Level 4

LIVE STREAMING: Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Level 4

Nasional
Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.568 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jatim

UPDATE: Sebaran 1.568 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jatim

Nasional
KPK Tahan Tersangka Rudi Hartono Iskandar Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tahan Tersangka Rudi Hartono Iskandar Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Menkes: Pesan Presiden, Vaksinasi di 7 Provinsi Jawa-Bali Harus Dipercepat

Menkes: Pesan Presiden, Vaksinasi di 7 Provinsi Jawa-Bali Harus Dipercepat

Nasional
UPDATE: Spesimen yang Diperiksa Jeblok, Hanya 151.216, Positivity Rate Versi PCR 39,48 Persen

UPDATE: Spesimen yang Diperiksa Jeblok, Hanya 151.216, Positivity Rate Versi PCR 39,48 Persen

Nasional
Gus Menteri Minta Mahasiswa Tingkatkan Produktivitas

Gus Menteri Minta Mahasiswa Tingkatkan Produktivitas

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Tambah 32.807, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.842.345 Orang

UPDATE 2 Agustus: Tambah 32.807, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.842.345 Orang

Nasional
UPDATE 2 Agustus Ada 109.374 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 2 Agustus Ada 109.374 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Ada 523.164 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 2 Agustus: Ada 523.164 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Sebaran 22.404 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Tengah

UPDATE 2 Agustus: Sebaran 22.404 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Tengah

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

Nasional
Di Depan Hakim MK, Evi Novida: Saya Masih Dianggap Penjahat Pemilu

Di Depan Hakim MK, Evi Novida: Saya Masih Dianggap Penjahat Pemilu

Nasional
Pinangki Akhirnya Dieksekusi ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Pinangki Akhirnya Dieksekusi ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X