Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Publik Antusias Ingin Memilih, Itu Kemajuan Demokrasi Kita

Kompas.com - 08/07/2014, 17:21 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Hatta, Akbar Tandjung mengaku senang mendengar kabar tingginya perkiraan partisipasi publik untuk ikut memilih pada pilpres 2014 yang akan diselenggarakan besok. Menurut Akbar, hal tersebut merupakan bukti bahwa demokrasi di Indonesia semakin maju.

"Kita senang mendengar banyak publik ingin gunakan hak pilihnya. Ini suatu kemajuan bagi kita," kata Akbar di rumah Polonia Jakarta Timur, Selasa (8/7/2014).

Namun, untuk menjaga proses demokrasi ini berjalan aman, Akbar mengimbau agar pihak penyelenggra Pemilu melakukan langkah-langkah untuk mencegah berbagai hal yang dapat merusak demokrasi itu sendiri.

Politisi senior Partai Golkar ini menuturkan penyelenggara harus jeli untuk melakukan pencegahan karena bisa saja ada pihak-pihak yang ingin merusak citra demokasi Indonesia. Selain itu, meski Akbar menginginkan Prabowo-Hatta menang pada Pilpres, pihaknya berkomitmen untuk menghormati apapun hasil pemilu nanti.

Akbar menganggap, siapapun pasangan capres cawapres yang menang, itu sudah berdasarkan pilihan mayoritas rakyat Indonesia untuk dihormati bersama.

"Siapapun yang menang, kita pantas berikan penghormatan;" kata mantan Ketua DPR-RI ini.

Sebelumnya hasil survei Kompas, sebanyak 97 persen responden menyatakan bakal menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden 9 Juli mendatang. Demikian hasil survei yang dipublikasikan di harian Kompas, Selasa (8/7/2014). Berdasarkan hasil survei terhadap 1.109 responden yang tersebar di semua provinsi di Indonesia, hanya 1,8 persen yang ragu-ragu menggunakan hak pilih.

Adapun mereka yang sejak awal menyatakan bakal golput hanya 0,2 persen. Meski demikian, yang perlu menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum, yaitu seperempat responden (26,2 persen) hingga Senin (7/7/2014) menyatakan belum menerima surat undangan.

Adapun yang menyatakan sudah memiliki surat undangan sebanyak 73,2 persen. Survei panel ini dilaksanakan pada Senin kemarin di 34 provinsi seluruh Indonesia, dengan N = 1.109, sampling error /- 2,9 persen. Hasil survei mencerminkan opini masyarakat Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com