Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: "Drone" Itu Alat untuk Membunuh, Tidak Tepat Digunakan

Kompas.com - 25/06/2014, 17:04 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat militer asal Universitas Muhammadiyah Malang, Muhajir Effendi, mengatakan, ide calon presiden Joko Widodo untuk menggunakan pesawat tanpa awak atau drone untuk menjaga perairan Indonesia dinilai kurang tepat. Pasalnya, kata dia, drone adalah pesawat untuk membunuh musuh.

"Drone lebih cocok untuk operasi militer, terutama untuk serangan darat atau ground attack, bukan untuk wilayah perairan," kata Muhajir saat dihubungi, Rabu (25/6/2014).

Dia pun menambahkan, untuk menjaga perairan, Indonesia sebaiknya menggunakan kapal pengangkut dan pendarat pesawat (aircraft carrier and landing ship). Kapal ini, ujar Muhajir, nantinya dilengkapi pesawat intai dan pesawat tempur yang memiliki kemampuan short take off and vertical landing (STOVL).

Menurut Muhajir, pengamanan perairan tidak terkait dengan perang, tetapi pengamanan jalur. Fungsi drone, ucap dia, bukan untuk menangkap pelanggar hukum.

"Tidak perlu alat pembunuh seperti drone. Tapi yang penting alat untuk mengintai, menyergap, dan mengeksekusi. Lalu ditangkap dan diadili," imbuhnya.

Sebelumnya, calon presiden Indonesia Joko Widodo ingin mengandalkan pengoperasian pesawat tanpa awak atau drone untuk menjaga perairan Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia.

Jokowi menyebutkan, drone itu akan ditempatkan untuk memantau wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Pusat pengoperasiannya dapat dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Penggunaan drone, kata Jokowi, juga dapat difungsikan sebagai alat pertahanan ekonomi maupun keamanan. Ada tiga tujuan dari pengoperasian pesawat nirawak itu, yakni sebagai fungsi pertahanan, untuk mengawasi praktik pencurian ikan, dan mengawasi pencurian kayu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sarankan Anies Masuk Parpol: Kalau Menang di Jakarta, Bisa Diperjuangkan Maju Capres 2029

Demokrat Sarankan Anies Masuk Parpol: Kalau Menang di Jakarta, Bisa Diperjuangkan Maju Capres 2029

Nasional
Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Nasional
Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Nasional
Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Nasional
Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Nasional
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Nasional
Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Satgas Judi "Online" Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Nasional
PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi 'Online' ke MKD

PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi 'Online'

MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi "Online"

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Nasional
PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Nasional
Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com