Ini Delapan Agenda yang Dititipkan KPK kepada Capres-Cawapres

"Dampaknya, muncul sikap permisif masyarakat dalam menghadapi kasus korupsi di lingkungannya. Tentu saja kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan merusak masa depan bangsa dan negara Indonesia," tutur Johan.

Ketujuh, agenda perbaikan kelembagaan partai politik. KPK menilai, dengan membangun partai politik yang berintegritas, pemerintah turun menghadirkan kehidupan berpolitik yang demokratis, jujur, dan bebas dari korupsi. Menurut Johan, presiden selaku kepala negara harus melakukan penguatan terhadap sistem pendukung parlemen.

"Penguatan menjadi bagian guna meningkatkan prinsip mengawasi dan mengimbangi berjalannya roda pemerintahan," katanya.

Kedelapan, agenda peningkatan kesejahteraan sosial. Menurut KPK, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh pemimpin terpilih, yakni berhati-hati dalam menetapkan kebijakan jaminan pensiun.

Program jaminan pensiun, kata Johan, masih relatif baru dan dianggap sebagai pemicu krisis ekonomi di Eropa. Hal lain yang perlu diperhatikan calon pemimpin baru terkait kesejahteraan sosial adalah pembangunan tata kelola jaminan ketenagakerjaan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Ini mengingat, jumlah dana kelolaan yang nantinya terkumpul di BPJS Ketenagakerjaan cukup besar," tambah Johan.

Delapan agenda yang dititipkan KPK dalam buku putih ini akan diserahkan oleh pimpinan KPK kepada capres dan cawapres dalam acara Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai di Hotel Bidakara pada Selasa (3/6/2014) malam ini.