Golkar Tak Minta Mahar Politik kepada PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, tidak ada pembicaraan mengenai mahar politik dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Kamis (15/5/2014). Menurut Luhut, politik transaksional merupakan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat Indonesia.

"Tadi tidak ada pembicaraan masalah pembagian dari pemerintahan atau jabatan sama sekali tidak ada," kata Luhut dalam perbincangan Kompas Petang di Kompas TV, Kamis.

Luhut mengatakan, pertemuan kedua ketua umum partai itu dilakukan untuk menyampaikan platform dari masing-masing partai. Seusai pertemuan, Aburizal mengatakan ada persamaan pendapat antara dirinya dan Megawati dalam hal penjajakan koalisi. Namun, tidak ada kesepakatan bahwa kedua partai itu akan berkoalisi pada Pemilu Presiden 2014.

"Ibu (Megawati) sangat senang sekali mendengar itu karena Golkar sebagai partai besar tidak juga meminta seperti ada transaksional dalam pertemuan itu. Jadi, tidak ada partai minta jabatan segini minta uang begini. Ini bisa menjadi contoh apa yang dilakukan Pak ARB dan Bu Mega," kata Luhut.

Luhut menyebutkan, Megawati telah menunjukkan sikap kenegarawanan yang baik sehingga tidak melakukan transaksi politik terhadap partai-partai lain yang berkoalisi. Ia mendukung sikap tersebut karena mahar politik memberikan dampak buruk.

"Itu menurut saya budaya yang harus ditegakkan, tidak mau ada deal-deal awal yang akhirnya transaksional," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo yang hadir di kediaman Megawati siang tadi mengatakan, belum ada kesepakatan apa pun dari pembicaraan antara Aburizal dan Megawati. Megawati akan menunggu sikap resmi Golkar setelah Golkar menggelar rapat pimpinan nasional akhir pekan ini.