Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Blusukan" Membosankan, Jokowi Harus Lebih Kreatif

Kompas.com - 14/05/2014, 18:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Pusat Data Bersatu, Agus Herta, menilai, gaya blusukan yang menjadi ikon Joko Widodo sudah membosankan. Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu disarankan lebih kreatif menemukan cara lain untuk memikat publik. Saat maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, aksi blusukan yang dilakukan Jokowi menjadi andalan. 

"Ini tentunya jadi kreativitas dari timnya Jokowi ataupun Jokowi sendiri untuk tidak melulu mem-publish Jokowi yang itu-itu saja," kata Agus seusai rilis survei PDB, di Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Menurut survei PDB, elektabilitas Jokowi mengalami peningkatan dari 29,8 persen pada Maret 2014 menjadi 36,7 persen pada medio April-Mei. Akan tetapi, kenaikan elektabilitas Jokowi dinilai tak signifikan jika dibandingkan kenaikan elektabilitas bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dari 11,6 persen menjadi 24,8 persen.

"Jokowi yang dekat dengan rakyat. Berbaur gaya blusukan-nya, saya kira itu yang harus mulai ditinggalkan," tambah Agus.

Selain membosankan, Agus menilai, masyarakat yang menyukai gaya blusukan Jokowi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Jokowi tidak bisa menggalang dukungan dari banyak kalangan dengan gaya blusukan-nya.

"Masyarakat yang suka dengan cara pendekatan Jokowi hanya mentok 30 persen, 70 persen lagi suka sosok lain. Apakah ketegasannya, wibawanya itu seharusnya yang dimainkan Jokowi dan timnya," ujar Agus.

Jika Jokowi tetap mengandalkan blusukan-nya untuk mengambil hati rakyat, Agus meyakini, bukan tidak mungkin dalam jangka waktu satu hingga dua bulan ini, elektabilitas Jokowi bisa disalip Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com