JK: Sri Mulyani dan Boediono Panik Saat Laporkan "Bail Out" Century

Kompas.com - 08/05/2014, 10:01 WIB
Wakil Presiden RI 2004-2009, Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku Sisi Lain Istana, Dari Jaman Soekarno Sampai SBY di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (7/3/2014). Peluncuran buku karya wartawan senior Kompas, J Osdar, itu juga dihadiri Wakil CEO Kompas Gramedia, Lilik Oetama, Staf Khusus Presiden, Daniel Sparringa, Menteri Perdagangan, M Luthfi, Pimpinan Redaksi Harian Kompas, Rikard Bagun, dan pengamat politik, Sukardi Rinakit. KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Wakil Presiden RI 2004-2009, Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku Sisi Lain Istana, Dari Jaman Soekarno Sampai SBY di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (7/3/2014). Peluncuran buku karya wartawan senior Kompas, J Osdar, itu juga dihadiri Wakil CEO Kompas Gramedia, Lilik Oetama, Staf Khusus Presiden, Daniel Sparringa, Menteri Perdagangan, M Luthfi, Pimpinan Redaksi Harian Kompas, Rikard Bagun, dan pengamat politik, Sukardi Rinakit.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com
-- Wakil Presiden RI periode 2004-2008 Jusuf Kalla atau JK mengaku tidak mengetahui rencana pemberian dana talangan (bail out) Bank Century. JK baru mendapat laporan dari Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat itu, Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono, empat hari setelah Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

JK mengatakan, Sri Mulyani dan Boediono terlihat panik saat menghadap padanya 25 November 2008. "Dilaporkan setelah ditalangin. Mereka melaporkan sedikit tergesa-gesa, sedikit panik, baru melaporkan saat itu," ujar JK saat bersaksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya, Kamis (8/5/2014).

JK mengaku tak tahu proses hingga Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pada 13 November 2008, ia hanya pernah mendapat laporan dari BI bahwa Bank Century kalah kliring.

"Waktu dilaporkan tanggal 13 (November 2008) hanya dikatakan kalah kliring. Itu biasa, kalau itu, bank diatasi oleh pemiliknya," ujar JK.

Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik diputuskan melalui rapat KSSK pada 21 November 2008 dini hari. Rapat itu dihadiri Sri Mulyani, Boediono, dan Sekretaris KSSK Raden Pardede.

Dalam persidangan sebelumnya, Sri Mulyani mengaku hanya diberi waktu 4,5 jam oleh BI untuk memutuskan menyelamatkan Bank Century atau menutup bank itu. Penyetoran dana penyertaan modal sementara (PMS) atau dikenal dengan bail out dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 24 November 2008. Hingga tanggal 24 Juli 2009, PMS yang diberikan seluruhnya mencapai Rp 6,762 triliun. Jumlah PMS yang diberikan pun meningkat tajam dari yang semula hanya Rp 632 miliar.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X