Kompas.com - 08/05/2014, 10:01 WIB
Wakil Presiden RI 2004-2009, Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku Sisi Lain Istana, Dari Jaman Soekarno Sampai SBY di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (7/3/2014). Peluncuran buku karya wartawan senior Kompas, J Osdar, itu juga dihadiri Wakil CEO Kompas Gramedia, Lilik Oetama, Staf Khusus Presiden, Daniel Sparringa, Menteri Perdagangan, M Luthfi, Pimpinan Redaksi Harian Kompas, Rikard Bagun, dan pengamat politik, Sukardi Rinakit. KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Wakil Presiden RI 2004-2009, Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku Sisi Lain Istana, Dari Jaman Soekarno Sampai SBY di Bentara Budaya Jakarta, Jumat (7/3/2014). Peluncuran buku karya wartawan senior Kompas, J Osdar, itu juga dihadiri Wakil CEO Kompas Gramedia, Lilik Oetama, Staf Khusus Presiden, Daniel Sparringa, Menteri Perdagangan, M Luthfi, Pimpinan Redaksi Harian Kompas, Rikard Bagun, dan pengamat politik, Sukardi Rinakit.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com
-- Wakil Presiden RI periode 2004-2008 Jusuf Kalla atau JK mengaku tidak mengetahui rencana pemberian dana talangan (bail out) Bank Century. JK baru mendapat laporan dari Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat itu, Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono, empat hari setelah Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.

JK mengatakan, Sri Mulyani dan Boediono terlihat panik saat menghadap padanya 25 November 2008. "Dilaporkan setelah ditalangin. Mereka melaporkan sedikit tergesa-gesa, sedikit panik, baru melaporkan saat itu," ujar JK saat bersaksi untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya, Kamis (8/5/2014).

JK mengaku tak tahu proses hingga Bank Century ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pada 13 November 2008, ia hanya pernah mendapat laporan dari BI bahwa Bank Century kalah kliring.

"Waktu dilaporkan tanggal 13 (November 2008) hanya dikatakan kalah kliring. Itu biasa, kalau itu, bank diatasi oleh pemiliknya," ujar JK.

Penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik diputuskan melalui rapat KSSK pada 21 November 2008 dini hari. Rapat itu dihadiri Sri Mulyani, Boediono, dan Sekretaris KSSK Raden Pardede.

Dalam persidangan sebelumnya, Sri Mulyani mengaku hanya diberi waktu 4,5 jam oleh BI untuk memutuskan menyelamatkan Bank Century atau menutup bank itu. Penyetoran dana penyertaan modal sementara (PMS) atau dikenal dengan bail out dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 24 November 2008. Hingga tanggal 24 Juli 2009, PMS yang diberikan seluruhnya mencapai Rp 6,762 triliun. Jumlah PMS yang diberikan pun meningkat tajam dari yang semula hanya Rp 632 miliar.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 689,394 miliar terkait pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan 127 WN India

Pandemi Belum Berakhir, Larangan Mudik, dan Kedatangan 127 WN India

Nasional
Jokowi: Penebangan Hutan di Indonesia Menurun Paling Signifikan dalam 20 Tahun Terakhir

Jokowi: Penebangan Hutan di Indonesia Menurun Paling Signifikan dalam 20 Tahun Terakhir

Nasional
Satgas: Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sangat Membahayakan Lansia

Satgas: Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 Sangat Membahayakan Lansia

Nasional
Sebelum Menetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Penyidik KPK, 8 Saksi Sudah Diperiksa

Sebelum Menetapkan Tersangka dalam Kasus Suap Penyidik KPK, 8 Saksi Sudah Diperiksa

Nasional
Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Disuap Rp 1,5 M, Penyidik KPK Stepanus Robin Janji Kasus Korupsi Tanjungbalai Tak Ditindaklanjuti

Nasional
Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Diduga Penyidik KPK Stepanus Robin Terima Suap Tak Hanya dari Wali Kota Tanjungbalai, Nilainya Rp 438 Juta

Nasional
AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

Nasional
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Nasional
Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Nasional
Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Nasional
Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Nasional
Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Nasional
Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X