Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suara Hanura Rendah, Iklan WIN-HT Diminta Dihentikan

Kompas.com - 06/05/2014, 10:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo diminta menghentikan tayangan iklan yang menampilkan pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari Hanura Wiranto-Hary Tanoe (WIN-HT).

Permintaan itu muncul dari internal Hanura yang menilai iklan-iklan tersebut tak memberi manfaat untuk partainya. Malahan, iklan itu dianggap membelenggu Ketua Umum Hanura Wiranto dalam menjajaki peluang koalisi dengan partai lain untuk menghadapi pemilu presiden mendatang.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Kristiawanto, iklan-iklan yang terus diulang itu semakin mempertegas bahwa Hary Tanoe tak memahami kegagalannya dalam memenangkan Pileg 2014. Ia berharap iklan tersebut tak lagi ditayangkan.

"Mengherankan, iklan Win-HT masih diputar di media MNC Group, sangat naif sekali," kata Kristiawanto saat dihubungi, Selasa (6/5/2014).

Ia melanjutkan, sebagai Ketua Bappilu Hanura dan pemilik grup MNC, Hary Tanoe seharusnya mudah menghentikan tayangan iklan tentang pasangan bakal capres-cawapres yang akan diusung. Dengan perolehan pileg yang tak signifikan, Hanura harus berkoalisi dengan partai lain jika ingin "eksis" pada pemerintahan selanjutnya.

"Iklan tersebut diulang-ulang tak ada manfaatnya. Harusnya iklan itu sudah dihentikan melihat pemilu sudah usai, dan Hanura tidak signifikan perolehannya," tutur Kristiawanto.

Setelah pileg 9 April lalu, iklan WIN-HT masih muncul di televisi, terutama di MNC Grup. Padahal, berdasarkan hasil hitung cepat, Hanura hanya mendapat suara sekitar 5 persen atau berada di urutan 10. Dalam UU tentang Pilpres, syarat pengusungan capres-cawapres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

Melihat hasil itu, Hary Tanoe terus dikritik di internal Hanura. Selain tayangan iklan yang dianggap strategi yang keliru, Hary Tanoe dinilai tak memaksimalkan kinerja tim pemenangan partai. Buntutnya, Hary Tanoe didesak untuk mengundurkan diri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com