Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dijerat KPK, Siti Fadilah Temui Din Syamsuddin

Kompas.com - 10/04/2014, 15:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mendatangi Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Kamis (10/4/2014). Siti bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin untuk membahas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan buffer stock untuk kejadian luar biasa 2005.

“Kami menerima kedatangan beliau (Siti) yang juga merupakan warga Muhammadiyah. Sebagai pimpinan, kami bersimpati dan memberikan dukungan moril kepada beliau dalam menghadapi kasus ini,” kata Din di kantornya.

Selain Siti, pertemuan itu juga dihadiri oleh Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjanah dan Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Syaiful Bahakri.

Din mengatakan, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden pada 2004, sejumlah pihak termasuk Muhammadiyah diminta untuk memberikan rekomendasi nama yang layak untuk meduduki jabatan menteri kesehatan. Saat itu, Muhammadiyah merekomendasikan Siti Fadilah.

Din menambahkan, pihaknya memiliki tanggungjawab moral untuk membantu Siti dalam menyelesaikan kasus ini. Untuk itu, Muhammadiyah akan memberikan bantuan hukum kepada Siti jika diperlukan.

“Beliau ini sedang menghadapi musibah dan menghadapi masalah hukum yang ‘gagal’ di Mabes Polri, bahkan sampai empat kali bolak-balik dari Kejagung ke penyidik Polri,” kata Din.

Siti Noordjanah mengaku prihatin atas musibah yang menimpa Siti Fadilah. Ia berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi dapat segera menyelesaikan kasus ini.

"Kami selaku sahabat orang perorang hadir memberikan dukungan moril atas kasus beliau. Kami berharap semuanya nanti terang benderang dan dibimbing atas nama keadilan," ujarnya.

KPK menetapkan Siti sebagai tersangka setelah kasusnya dilimpahkan oleh Polri. Sebelum dilimpahkan, Bareskrim Polri sudah menetapkan Siti sebagai tersangka. KPK mengulang kembali penyidikan kasus dugaan korupsi buffer stock.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com